Karhutla 2026 Belum Tuntas, 734 Hektare Masih Terbakar, 138 Orang Jadi Tersangka

SUMSELTERKINI.CO.ID – Karhutla 2026 belum tuntas. Hingga 6 September 2026, sekitar 734,81 hektare lahan masih dalam penanganan, setelah total area yang terbakar di enam provinsi mencapai 72.008 hektare.

Di tengah upaya pemadaman, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga bergerak ke ranah hukum. Kepolisian mencatat 200 laporan dengan 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pembakaran yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin, 7 September 2026.

Dari total 72.008 hektare yang terbakar, sebanyak 71.274 hektare telah berhasil dipadamkan. Namun, masih adanya ratusan hektare yang harus ditangani menunjukkan persoalan di lapangan belum sepenuhnya selesai.

138 Tersangka dari 200 Laporan

Kapolri menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 200 laporan terkait kejadian kebakaran, dengan 138 tersangka yang telah diproses.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, temuan di lapangan menunjukkan adanya tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Sebagian kebakaran diduga terjadi akibat tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian.

558 Hotspot Terdeteksi

Sementara itu, data hotspot karhutla yang tercatat melalui SiPongi menunjukkan terdapat 558 titik panas secara nasional pada 5 September 2026 pukul 21.05 WIB.

Jumlah itu turun 260 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 818 titik.

Namun, titik panas yang terdeteksi satelit tidak otomatis berarti terjadi kebakaran. Setiap temuan tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan atau groundcheck untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Enam provinsi menjadi wilayah prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau dan Jambi.

HGU Diminta Siaga

Pemerintah juga meminta pemegang HGU ikut memperkuat penanganan di wilayah masing-masing.

Perusahaan diminta menyiapkan personel dan peralatan pemadaman, melakukan patroli serta pemantauan, dan memastikan respons cepat ketika ditemukan titik api.

Penanganan dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, pemutusan penyebaran api, pendinginan hingga pemantauan untuk mencegah api kembali muncul.

Musim Kering Masih Jadi Tantangan

Kondisi cuaca turut menjadi perhatian. BMKG menyebut sejumlah wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal.

Puncak musim kemarau yang terjadi pada Agustus diperkirakan masih berlanjut hingga September, sehingga potensi kebakaran tetap harus diantisipasi.

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan, serta wilayah lain sesuai kebutuhan.

Asap Bisa Ganggu Kualitas Udara

Selain luas lahan yang terbakar, dampak kebakaran juga menjadi perhatian karena kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan berada pada kondisi yang beragam, mulai dari baik hingga tidak sehat.

Asap kebakaran juga dapat membuat jarak pandang berubah, tergantung kondisi angin, hujan dan perkembangan titik api.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar dapat ditangani sebelum kebakaran meluas.(***)