Hotspot Sumsel Turun Jadi 29, Tapi Masih Nomor 2 di 6 Provinsi

SUMSELTERKINI.CO.ID- Meski jumlah titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan (Sumsel) mulai menurun, tetapi belum membuat posisi Sumsel lepas dari jajaran wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla pasalnya masih nomor dua di 6 Provinsi.

Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Minggu (27/9) pukul 21.10 WIB, mengutip laman resmi kehutanan menyebutkan Sumsel memiliki 29 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Angka tersebut turun dari 38 titik pada pemantauan sehari sebelumnya.

Dengan jumlah tersebut, Sumsel berada di posisi kedua setelah Kalimantan Tengah yang mencatat lonjakan tajam hingga 134 hotspot.

Di bawah Sumsel, Kalimantan Selatan terpantau memiliki 25 titik, disusul Kalimantan Barat 11 titik dan Jambi 5 titik. Sementara Riau tidak mencatat hotspot high confidence.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas menyumbang 204 hotspot high confidence. Jumlah itu meningkat cukup jauh dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di angka 111 titik.

Lonjakan paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot di provinsi tersebut melonjak dari 30 menjadi 134 titik dalam satu hari. Kondisi ini membuat penanganan karhutla kembali mendapat perhatian khusus, termasuk melalui verifikasi lapangan dan penguatan operasi pemadaman.

Di Sumsel sendiri, penurunan jumlah hotspot tetap diikuti kewaspadaan. Petugas melakukan patroli, pengecekan lapangan, pemadaman, pembasahan hingga pendinginan untuk memastikan titik yang terdeteksi tidak berkembang atau kembali memunculkan api.

Secara nasional, SiPongi mencatat 559 hotspot high confidence hingga Minggu malam. Jumlah tersebut naik 228 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 331 titik.

Hotspot sendiri merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu lokasi kebakaran dapat menghasilkan lebih dari satu titik panas sehingga angka hotspot tidak bisa langsung dianggap sebagai jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

Oleh karena itu, setiap indikasi hotspot tetap membutuhkan pengecekan di lapangan untuk memastikan keberadaan api serta menentukan langkah penanganannya.

61 Armada Udara Disiagakan

Pemerintah masih menyiagakan operasi udara untuk memperkuat penanganan karhutla. Sebanyak 61 unit armada disiapkan secara nasional, terdiri dari 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk water bombing.

Dari jumlah tersebut, 55 unit mendukung operasi di enam provinsi prioritas. Enam unit water bombing lainnya disiapkan untuk membantu wilayah terdampak di luar enam provinsi tersebut.

Operasi udara berjalan bersama pengerahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan hingga dunia usaha.

Upaya pembasahan wilayah rawan juga terus dilakukan melalui OMC. BMKG mencatat OMC untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada 22-27 September 2026, sedangkan di Kalimantan Selatan berlangsung pada 22-26 September 2026.

Kualitas Udara Tetap Dipantau

Di tengah perkembangan hotspot tersebut, kondisi udara di sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada kategori baik hingga sedang berdasarkan pemantauan PM2,5. Namun, sejumlah wilayah di Kalimantan dilaporkan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Kondisi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti konsentrasi partikulat, arah angin, asap, dan cuaca. Di Pontianak, misalnya, prakiraan BMKG untuk 27-28 September menunjukkan potensi udara kabur dan hujan ringan dengan jarak pandang sekitar 2 kilometer.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah provinsi prioritas, termasuk Sumsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi.

Hujan dapat membantu membasahi wilayah yang rawan terbakar. Namun, pada lahan gambut, bara api masih bisa bertahan di bawah permukaan sehingga potensi munculnya kembali api tetap perlu diwaspadai.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap diminta mengikuti informasi kualitas udara dari pemerintah daerah. Jika kondisi udara memburuk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi dan penggunaan masker diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan.

Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Jika menemukan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran, masyarakat diminta segera melapor agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. (***)