Rakor dengan KPK, HD : Saya Bukan Mr Clean, Ingatkan, Tidak Ada Jual Beli Jabatan
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Rabu, 5 Des 2018
- visibility 966
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah (Sekda) Nasrun Umar membuka Rapat Koordinasi Teknis Manajemen ASN se Provinsi Sumsel yang diselenggarakan KPK RI, di Auditorium Bina Praja, Rabu (5/12/2018).
Rapat ini diharapkannya dapat meningkatkan pencegahan korupsi di lingkungan Sumsel.
“Saya bukan Mr Clean. Sebagai Kepala Daerah saya juga tidak sempurna, tapi ayo kita mulai sedikit demi sedikit melakukan perbaikan. Saya ingin ajak ‘Wong’ Sumsel ini menjadi masyarakat baik dan apa yang didapat dari rapat ini bisa ditularkan ke daerah,” jelas HD.
Menurut HD rapat yang digelar KPK RI ini adalah wujud sayang lembaga anti rasuah itu pada penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah. Karena dengan rapat ini para ASN akan mendapatkan banyak ilmu mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan supaya tidak terjerumus dalam tindakan korupsi.
“Hampir setiap minggu bagai nonton sinetron di televisi banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ini tentu semakin membuat kita hati-hati. Tapi kehati-hatian ini juga jangan menjadi perlambatan. Makanya sayang sekali kalau ada kabupaten kota yang tidak mengirim wakilnya,” jelas dia.
Dalam kesempatan itu HD kembali mengajak, agar para ASN di lingkungan untuk tetap komitmen menjalankan program pemerintah dengan baik tanpa mengecewakan rakyat.
Terkait hal itu HD mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan KPK soal pemberian TPP yang memadai bagi penyelenggara pemerintah termasuk pegawai di daerah sebagai upaya pencegahan.
Lebih jauh HD mengimbau agar penyelenggara pemerintah jangan pernah sekali-kali ikut dalam kegiatan jual beli jabatan. Karena sebagai Bupati dua periode, dan sebagai gubernur saat ini dia paham betul konsekuensinya jika hal itu dilakukan.
“Pengalaman saya sebagai kepala daerah dan di Pemprov seperti itu. Jangan pernah menawarkan jual beli jabatan. Sebab jika sewaktu-waktu ada tugas yang kita berikan kepada yang bersangkutan dan tidak diselesaikan dengan baik saya pasti tidak bisa marah, tidak bisa menegur. Karena itu tadi bagaimana mau marah karena yang bersangkutan sudah beli jabatan itu,” jelasnya.
Untuk itu HD mengajak para ASN yang hadir untuk menjadikan setiap pekerjaan apapun jenisnya menjadi lahan untuk mengabdi sehingga tidak mengecewakan rakyat.[**]
Penulis : One
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar