BUMD Harus Sehat,yang Tidak Sehat Terpaksa di Likuidasi Sebut HDMY
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 12 Okt 2018
- visibility 1.062
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh : One
SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menegaskan pihak perlu mengambil langka audit agar Perusahaan Daerah [BUMD] di bawah naungan Pemprov. Sumsel dapat sehat dan profesional, jika yang tidak bisa sehat akan dilikuidasi. Kebijakan itu diambil, kata Gubernur Sumsel Herman Deru agar tidak membebani kas daerah.
“Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah, ” tegasnya saat memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja Jumat (12/10/2018).
Lebih jauh HD mengatakan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk mencari jalan terbaik untuk menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset Pemda.
Senada dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya, jika memang nanti ditemukan ada BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan atau harapan pihaknya tidak akan segan melakukan likuidasi.
“Untuk itu disini kita duduk bersama termasuk dari Biro Hukum dan inspektorat. Kita akan evaluasi dan HDMY harus tahu persis dari mana mulai melaksanakan tugas gubernur dan wagub sebagai pemegang saham. Sekarang semuanya kita minta terbuka, jangan ragu dan jangan ada beban,” demikian diungkapkan Mawardi.
Melalui paparan masing-masing BUMD ini diharapkan sebelum akhir Desember, pihaknya sudah mendapatkan angka pasti berapa BUMD yang dilikuidasi dan yang masih akan terus dibina.
“Bukan kami tidak percaya pada pengelolaan BUMD, tapi karena ini merupakan tugas negara maka kami akan minta bantuan BPKP untuk mengaudit seluruh BUMD tentunya berkoordinasi juga dengan BPKAD,” terangnya.[**]
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar