Industri tanpa data emisi terancam tertinggal.
PERUSAHAAN multinasional mulai menekan pemasok industri di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membuka data emisi gas rumah kaca (GRK) secara transparan. Tekanan itu mendorong pemerintah mempercepat penguatan sistem pelaporan karbon nasional agar industri dalam negeri tidak kehilangan daya saing di pasar global.
Isu tersebut mencuat dalam 2nd Indonesia Japan Environment Week mempertemukan pemerintah Indonesia dan Jepang untuk membahas kerja sama pengendalian emisi, dekarbonisasi industri, dan penguatan sistem transparansi karbon.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi KLH/BPLH, Mitta Ratna Djuwita, mengatakan perusahaan global kini tidak lagi hanya menilai kualitas dan harga produk, tetapi juga mulai memeriksa jejak karbon dari seluruh rantai pasok industri
“Perusahaan multinasional kini menuntut transparansi emisi GRK di seluruh rantai pasoknya,” ujar Mitta belum lama ini mengutip laman resmi kemenlh.go.id.
Menurutnya, perubahan itu membuat isu emisi karbon bergeser menjadi faktor penting dalam persaingan industri internasional. Perusahaan yang tidak memiliki data emisi yang jelas berisiko semakin sulit masuk ke rantai pasok global.
Mitta menegaskan pemerintah tidak ingin industri nasional tertinggal di tengah perubahan standar perdagangan dunia yang semakin ketat terhadap isu lingkungan.
“Bagi Indonesia, ini bukan lagi sekadar kewajiban lingkungan, tetapi sudah menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan daya saing industri,” katanya.
Pemerintah kemudian memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk mendukung pengukuran dan pelaporan emisi karbon nasional secara lebih terstandar dan kredibel.
KLH/BPLH menilai sistem tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) dan komitmen Net Zero Emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
Namun, pemerintah mengakui pelaksanaan sistem MRV di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Banyak pelaku usaha, terutama sektor usaha kecil dan menengah, masih kesulitan memahami standar pelaporan emisi yang terus berkembang.
Pelaku industri juga menghadapi potensi tambahan biaya administrasi dan kebutuhan penyesuaian sistem produksi agar sesuai dengan tuntutan transparansi karbon global.
Mitta mengatakan pemerintah berupaya menjaga agar sistem pelaporan emisi tidak membebani dunia usaha secara berlebihan.
“Kami ingin memastikan sistem MRV tidak hanya kredibel, tetapi juga praktis dan efisien,” ujarnya.
Pemerintah juga memperluas kerja sama Internasional untuk memperkuat sistem transparansi karbon Nasional. Jepang menjadi salah satu mitra utama karena dinilai memiliki pengalaman lebih maju dalam pengembangan sistem pengukuran dan pelaporan emisi.
Direktur Kerja Sama Internasional untuk Dekarbonisasi dan Infrastruktur Pembangunan Berkelanjutan Ministry of Environment Japan (MOEJ), Nameki Mimi, menambahkan perubahan global yang berlangsung cepat justru membuka peluang kerja sama lebih besar antara Indonesia dan Jepang.
“Dunia berubah begitu cepat. Dengan berbagai persamaan maupun perbedaan yang dimiliki, kita memiliki peluang besar untuk saling belajar dan membangun kolaborasi yang kuat di sektor lingkungan,” kata Nameki.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan global sehingga kerja sama kedua negara penting untuk mempercepat pengembangan sistem transparansi emisi yang lebih kuat dan mudah diterapkan industri.
Forum tersebut juga membahas harmonisasi sistem pelaporan emisi, pengembangan solusi teknis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Di tengah meningkatnya tekanan pasar internasional terhadap standar lingkungan, perusahaan kini tidak lagi cukup hanya menawarkan produk murah dan kompetitif. Dunia industri juga mulai menghadapi tuntutan baru untuk membuktikan proses produksi mereka berjalan lebih ramah lingkungan dan memiliki data emisi yang dapat dipertanggungjawabkan. (***)
