Apa Benar Pembangunan Aspal Karet di Muba Bisa Tekan Inflasi ? Baca Ini

INOVASI percepatan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin  sangat efektif menekan angka inflasi di Bumi Serasan Sekate.

“Untuk menekan inflasi, kita harus memutus rantai distribusi. Caranya dengan inovasi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Langkah ini  meningkatkan sentra-sentra produksi dan dengan sendirinya inflasi dapat turun dan stabil,” ungkap Dodi usai menghadiri rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019 di Ballroom Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2018).

Inovasi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan yakni diantaranya pembangunan jalan menggunakan bahan campuran karet yang diserap dari kalangan petani rakyat. Sampai sekarang Muba telah membangun jalan bermateri campuran karet di lima ruas jalan sejumlah kecamatan.

Pembangunan jalan aspal karet ini menyerap hingga Rp12 miliar dari APBD. Bahkan atas pembangunan jalan aspal karet ini Muba dihadiahi oleh Kementrian PUPR berupa DAK senilai Rp 28 miliar. Dana ini sebagai apresiasi atas kinerja PUPR Muba melakukan inovasi.  Ditambah Dana Bantuan Kementerian PU PR sebesar Rp20 miliar, sehingga total keseluruhan pembangunan jalan beraspal karet Di Musi Banyuasin Tahun 2019 sebesar 60,5 miliar

“Inovasi pembangunan jalan aspal karet ini diharapkan mampu menyerap puluhan ton karet. Sehingga efektif  mendongkrak daya jual-beli karet langsung ke petani rakyat,” terangnya.

Peningkatan jalan memicu arus produksi dan sangat menunjang peningkatan jalur distribusi di Muba. “Kebijakan Pemkab Muba juga menyasar bidang distribusi dengan membangun infrastruktur. Kita juga lakukan inovasi  agar produksi dan pasokan petani bisa ditingkatkan. Intinya kita akan maksimalkan APBD dengan prioritas pembangunan infrastruktur untuk menekan inflasi,” termasuk kita mendapat Suport pinjaman  dari Dana SMI salah satu BUMN dengan bunga rendah dibandingkan dengan Pinajaman Bank sebagai bahan percepatan Pembangunan infrastruktur Khusus jalan konektivitas antar desa dan antar kecamatan semua tujuanya tidak lain untuk memotong jalur distribusi dan memudahkan masyarakat muba untuk mengangkut hasil kebun masyarakat muba tegasnya.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan tugas kepala daerah adalah menjaga stabilitas inflasi. “Inflasi itu seperti tekanan darah, bisa ambruk jika terlalu rendah. Sama seperti inflasi, ekonomi akan ambruk jika inflasi tinggi tak terkendali,” ulasnya.

Dikatakan, untuk menyeimbangan antara indeks harga naik seiring kenaikan pendapatan petani  maka  distribusi barang dijaga. Jika ditekan terus maka petani akan kesulitan untuk konsumsi.

“Kenapa daerah penting jaga keseimbangan antar produsen dan konsumen, disitu fungsi distribusi. Jika terlalu panjang distribusi maka terjadi kenaikan harga, dan petani sendiri akan kesulitan. Untuk jaga sinergi itulah fungsi keberadaan BI. Begitu BI cetak uang banyak artinya terjadi inflasi,” imbuhnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, setidaknya ada tiga poin yang akan menjadi prioritas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  “Poin tersebut adalah sinergi, adaptasi dalam inovasi dan membuka kerja sama perdagangan antar daerah,” bebernya.

Ferry mengatakan, sinergitas ditunjukkan melalui program 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

“Hanya saja, tim masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan sinergi dalam memperkuat infrastruktur, terutama terkait kelancaran distribusi pangan di luar Pulau Jawa,” terangnya.

Kemudian, poin berikutnya yang menjadi prioritas adalah adaptasi dalam inovasi. Perry mengatakan, dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah, sudah terjadi inovasi dalam penggunaan teknologi digital. Baik itu terkait produksi, distribusi maupun juga dalam pemasaran.

Inovasi penggunaan informasi dan teknologi (IT) di berbagai daerah diharapkan Perry dapat dilakukan tidak hanya oleh satu daerah. Provinsi maupun kabupaten/ kota lain dapat mereplikasi, sehingga bisa menjadi inovasi berskala nasional. “Ini yang menjadi kunci eksekusi pengendalian inflasi ke depan,” pungkasnya.[**]

Penulis : rilis humas