Rp576 Triliun Disiapkan, Ekonomi RI Bakal Dipacu Lewat 6 Sektor Ini

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah menyiapkan insentif pajak mencapai Rp576 triliun pada 2026 untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong investasi. Anggaran jumbo tersebut menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Nilai insentif itu setara sekitar 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah berharap manfaatnya tidak berhenti sebagai kebijakan fiskal, tetapi kembali berputar melalui konsumsi masyarakat dan tambahan modal bagi sektor-sektor produktif.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, insentif pajak tersebut diarahkan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga sekaligus investasi pada sektor strategis, termasuk manufaktur dan pertanian.

“Uang ini tidak hilang, melainkan beredar di masyarakat untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan modal investasi sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian,” kata Suahasil dalam ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta, melansir laman resmi kemenkeu, Rabu (23/9/2026).

Enam Sektor Jadi Mesin Pertumbuhan

Di balik kebijakan Rp576 triliun tersebut, pemerintah juga menyiapkan arah baru pertumbuhan ekonomi dengan menempatkan enam sektor sebagai mesin utama ekonomi Indonesia ke depan.

Sektor pertama adalah infrastruktur digital. Berikutnya, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam dan manufaktur bernilai tambah tinggi agar aktivitas ekonomi menghasilkan nilai yang lebih besar di dalam negeri.

Dua sektor lain yang masuk daftar adalah industri hulu strategis dan energi, serta ketahanan pangan. Sementara sektor keenam adalah energi baru dan terbarukan.

Enam sektor tersebut menunjukkan bahwa dorongan pertumbuhan tidak hanya diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi saat ini. Pemerintah juga membidik sektor yang dianggap strategis untuk menopang pertumbuhan dalam jangka lebih panjang.

APBN Tak Bekerja Sendirian

Untuk menjalankan strategi tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN. Suahasil mengatakan pengelolaan ekonomi makro kini diarahkan melalui sinergi sejumlah instrumen. APBN tetap menjadi katalis untuk memenuhi kebutuhan publik dan membiayai prioritas pembangunan. Pemerintah juga menempatkan Danantara Indonesia sebagai katalis investasi di luar APBN. Perannya diarahkan untuk mendorong investasi strategis bersama sektor swasta.

Menurut Suahasil, hubungan antara APBN dan Danantara menjadi bagian dari pola baru pengelolaan ekonomi Indonesia. “Sinergi antara APBN dan Danantara adalah horizon baru pengelolaan ekonomi kita,” ujar Suahasil.

Ia mengibaratkan APBN bekerja pada titik-titik krusial dalam perekonomian, sehingga dampaknya diharapkan menjalar ke berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Dana Masuk Capai Rp140,7 Triliun

Sementara itu, pemerintah menyebut kondisi ekonomi Indonesia pada semester I 2026 masih menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi disebut tetap solid, inflasi terkendali, dan aliran modal kembali masuk. Hingga 14 September 2026, akumulasi aliran dana melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat mencapai Rp140,7 triliun.

Angka tersebut disampaikan Suahasil ketika menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global. Agar arus investasi dan aktivitas ekonomi tetap terjaga, kebijakan fiskal juga perlu berjalan beriringan dengan kebijakan moneter.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga sektor keuangan tetap stabil sekaligus mendorong sistem keuangan yang lebih inklusif dan memiliki kedalaman.

Dengan kombinasi insentif pajak, APBN, investasi Danantara, serta stabilitas sektor keuangan, pemerintah menyiapkan sejumlah jalur untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pada saat yang sama, enam sektor yang telah ditetapkan menjadi sasaran utama untuk membangun sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia. (***)