Pramuka, Swasembada Pangan dan “Pelita Kecil” yang Kita Butuhkan

PERINGATAN Hari Pramuka ke-65 di Sumatera Selatan tahun ini mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tema itu memang patut diapresiasi, Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang juga mendorong Gerakan Pramuka mengambil bagian dalam agenda tersebut.

Ia menekankan pentingnya pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk ikut menyelesaikan persoalan di lingkungannya.

Namun, ada satu pertanyaan yang layak diajukan, yaitu setelah dorongan itu disampaikan, apa langkah konkretnya?

Sebab, swasembada pangan tidak lahir dari tema, pidato, atau seremoni. Ia membutuhkan proses yang panjang, target yang jelas, program yang konsisten, pelaksana, pendampingan, teknologi, serta evaluasi.

Kita bisa belajar dari sejarah,  karena Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984. Pencapaian tersebut tidak muncul secara tiba-tiba.

Peningkatan produksi didukung berbagai kebijakan dan program, antara lain intensifikasi, penyuluhan pertanian, penyediaan sarana produksi, kredit usaha tani, pendampingan penyuluh, infrastruktur, teknologi, serta kebijakan harga dan pemasaran. Program Bimas, misalnya, menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut.

Pelajarannya bukan tentang siapa yang berkuasa pada masa itu. Pelajarannya adalah swasembada membutuhkan desain pembangunan yang dikerjakan secara bertahap dan konsisten.

Oleh sebab itu, ketika Pramuka Sumatera Selatan didorong ikut mendukung swasembada pangan, jangan berhenti pada ajakan agar anak-anak muda mencintai pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Berikan mereka proyek nyata.

Mengapa tidak dibuat semacam “Pelita Pramuka Pangan” di Sumatera Selatan? Bukan Pelita dalam pengertian politik masa lalu, melainkan model program bertahap yang sederhana, realistis dan dapat diukur.

Tahun pertama, misalnya, setiap kabupaten dan kota memilih sejumlah gugus depan sebagai percontohan. Mereka tidak hanya diberi tugas menanam, tetapi diberi ruang belajar, seperti lahan yang memungkinkan, bibit, peralatan dasar, pendamping dari penyuluh pertanian, serta dukungan teknologi dari perguruan tinggi atau pihak terkait.

Anggota Pramuka kemudian belajar dari hulu hingga hilir, memilih komoditas, mengolah tanah, menggunakan teknologi, mengatur air, menghitung biaya produksi, memanen, mengolah hasil, hingga memasarkannya.

Di situlah pendidikan kepramukaan bisa menjadi nyata. Apalagi seorang anggota Pramuka tidak hanya belajar tentang kemandirian dalam teori, tetapi mengalami sendiri proses menghasilkan pangan.

Dan ia juga, tidak hanya mendengar tentang kewirausahaan, tetapi belajar menghitung apakah hasil kebunnya memberikan nilai ekonomi.

Program juga tidak perlu langsung besar. Mulailah dari satu gugus depan, kemudian sepuluh, lalu seratus. Program yang berhasil diperluas,  dan yang tidak berhasil dievaluasi.

Ukuran keberhasilannya pun sederhana, berapa gugus depan yang memiliki kebun pangan, berapa luas lahan yang dimanfaatkan, berapa hasil panen, berapa anggota yang dilatih, berapa produk yang terjual, dan berapa nilai ekonomi yang dihasilkan.

Dengan ukuran seperti itu, masyarakat dapat melihat apakah tema swasembada pangan benar-benar berubah menjadi gerakan atau hanya menjadi jargon tahunan.

Pramuka juga tidak perlu dipaksa menjadi organisasi pertanian, sebab pramuka adalah ruang pendidikan.

Sedangkan pertanian, perikanan, perkebunan, teknologi dan kewirausahaan dapat menjadi media untuk membentuk generasi muda yang mandiri dan produktif.

Pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan. Dinas teknis menyediakan pendampingan. Sekolah menyediakan ruang pendidikan. Perguruan tinggi membantu teknologi. Dunia usaha dapat membuka akses pasar dan hilirisasi. Pramuka menjadi ruang pembentukan generasi mudanya.

Pembagian peran seperti itu jauh lebih masuk akal daripada membebankan seluruh agenda swasembada pangan kepada Pramuka.

Maka dari itu, jangan hanya beri mereka tema tapi, berilah target. Jangan juga hanya meminta mereka mencintai pertanian, tapi beri mereka ruang untuk belajar bertani.

Jangan hanya berbicara tentang teknologi, tapi juga perlu memberikan teknologi yang bisa digunakan, selain itu jangan hanya bicara kewirausahaan, bantu mereka menemukan pasar.

Dan jangan menunggu akhir program untuk bertanya apakah berhasil, namun perlu menentukan ukurannya sejak awal.

Sejarah juga mengingatkan keberhasilan swasembada tidak selalu berlangsung permanen. Indonesia kembali menjadi importir beras pada akhir 1980-an. Artinya, swasembada bukan sebuah piala yang sekali diraih lalu selesai, melainkan kondisi yang harus terus dipelihara melalui kebijakan dan produktivitas yang berkelanjutan.

Apalagi tantangan saat ini sangat berat dan tentunya berbeda, sebab penduduk terus bertambah, teknologi berkembang, bahkan perubahan iklim menjadi persoalan utama, serta kebutuhan pangan semakin kompleks.

Oleh sebab itu, kita tidak perlu menyalin masa lalu. Yang perlu kita ambil adalah cara berpikirnya, ada tujuan, tahapan, program, dukungan, dan ada ukuran keberhasilan.

Jika tema Hari Pramuka ke-65 ingin benar-benar bermakna, Sumatera Selatan tidak perlu menunggu program yang besar.

Mulailah dari satu gugus depan, misalnya dari satu menjadi sepuluh, dan dari sepuluh menjadi seratus.  Lalu, ukur hasilnya, perbaiki kekurangannya, dan kemudian perluas.

Sebab swasembada pangan tidak lahir dari slogan besar. Ia lahir dari tindakan-tindakan kecil yang direncanakan, dikerjakan dan diukur secara konsisten.

Dan mungkin, yang dibutuhkan generasi muda Sumatera Selatan hari ini bukan hanya seruan untuk mendukung swasembada pangan.

Kita membutuhkan “Pelita kecil” yang mengajarkan pangan tidak datang begitu saja dari pasar. Pangan harus ditanam, dirawat, diproduksi, diolah, dipasarkan dan dihargai.

Dari proses kecil itulah Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi memiliki keterampilan untuk ikut mewujudkannya. (***)