Utang Subsidi Pupuk Rp3,2 Triliun, Dirut Pusri Palembang Curhat kepada DPR RI

Sumselterkini.co.id, Palembang –  Jajaran Direktur PT Pupuk Sriwidjaja [Pusri] Palembang menerima kunjungan Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, Rabu [6/2/2019].

Dihadapan  Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Mulyono Prawiro mengatakan utang subsidi pupuk yang belum dibayarkan sebesar Rp3,2 lebih triliun. Utang tersebut terhitung pada 2015, 2016 dan 2018.

Dia merincikan jumlah itu, subsidi 2015 (audited) Rp 1,034 triliun,, 2016  Rp 1,261 triliun (audited) 2018 (un-audited) Rp 871 miliar, PPN Wapu Rp 95 miliar, sehingga total Rp 3,263 triliun.

Oleh sebab itu, katanya perusahaan berharap, agar piutang subsidi tersebut segera dibayarkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Dia menjelaskan sebagai produsen pupuk bersubsidi perseroan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi demi ketahanan pangan Indonesia.

“Dari Kementerian pertanian sendiri sudah menjanjikan piutang subsidi tahun ini dibayarkan, namun saat ini belum juga karena lagi diaudit BPK,” jelasnya.

Selain itu dia mengatakan, Pusri juga berupaya meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi untuk mencegah kekurangan stok selama periode musim tanam di awal Tahun 2019 dan memastikan pupuk tersedia di pengecer dan penyaluran pupuk sampai ke petani.

Hingga 04 Februari 2019, stok pupuk PSO di Lini III-IV Provinsi Sumatera Selatan yaitu Urea sebesar  101.926 Ton, stok NPK sebesar 2.761 Ton.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan menegaskan pihaknya selalu mendorong agar pemerintah komit menyelesaikan kondisi kurang bayar (piutang subsidi) ini.

Dirinya pun menilai, Kementerian Pertanian memang berusaha menyelesaikan ini, tetapi Kementan bukan lembaga pengadaan uang namun semua ada di Kementerian Keuangan.

“Harusnya dengan anggaran yang begitu besar ini bisa jadi prioritasnya, jika tak ada subsidi mestinya ada solusinya. Tidak bisa dengan alasan subsidi hanya memberatkan, karena kenyataannya adanya subsidi itu menimbulkan produktifitas pangan kita membaik dan membuat perekonomian digaris paling bawah berjalan. Jangan sampai kurang bayar ini menjadi beban bagi produsen pupuk dan petani kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, dengan kondisi kurang bayar yang dialami oleh produsen pupuk, maka berpengaruh dengan ratusan ribu hektar lahan.

Selain itu, Ia menilai harga patokan gas bagi produsen pupuk di Indonesia mencapai US6, sementara harga gas didunia sudah US3. “Kalo gini, yang dibuat untung produsen gas, si pemilik tambang, bukan pemilik produk akhir,” katanya.[**]

Penulis : One