Agar Gak Ada Kendala, 3 Hal Utama yang Perlu Diperhatikan dalam Transisi Kendaraan Listrik

Sumselterkini.co.id, Jakarta – Percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang dimulai dari sepeda motor, dimana pemerintah menargetkan sebanyak 2 (dua) juta sepeda motor listrik di Indonesia pada tahun 2025.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia sekitar 133 juta lebih.

“Sekarang ada 5 juta permintaan setahun, bahkan sebelum pandemi ada 10 juta. Jadi pasarnya banyak sekali dan ini bisa menjadi game changer yang bisa mempercepat transisi ini,” ujar Menhub saat hadir dalam acara diskusi kelompok terpumpun atau FGD bertajuk “B20 Side-Event Ready to e-Move: Menuju Pencapaian Target Presiden 2 Juta Sepeda Motor Listrik di Indonesia”, yang diselenggarakan Staf Khusus Presiden (SKP) Diaz Hendropriyono di Jakarta, kemarin.

Menhub mengungkapkan, negara-negara di dunia telah sepakat untuk menurunkan kadar emisi sebesar 29 persen di tahun 2030 dan zero emisi di tahun 2060 dan hal tersebut bukanlah target yang ringan.

“Namun saya meyakini ada suatu equilibrium (titik keseimbangan baru) yang datang lebih cepat dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri dan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Menhub, tiga hal utama yang harus diperhatikan dan terus ditingkatkan adalah pertama yaitu kualitas baterai, memperbanyak stasiun pengisian atau tempat penggantian baterai yang bisa didapatkan dengan mudah, kualitas mesin dari kendaraan listrik.

Semakin banyak pengguna sepeda motor listrik selain menyehatkan bumi dari polusi udara, juga diharapkan dapat membantu mengurangi subsidi energi BBM yang mencapai Rp.502 Triliun. “Kita harapkan subsidi ini akan berkurang seiring dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik. Uang yang tadinya untuk subsidi BBM, bisa kita gunakan untuk membangun bangsa ini,” tutur Menhub.

Menhub mengapresiasi upaya yang dilakukan SKP Diaz Hendropriyono bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk mendorong percepatan implementasi penggunaan kendaran listrik secara massal di Indonesia. “Pemerintah sudah mendorong dengan regulasi, perguruan tinggi dengan penelitian, dan pelaku industri melaksanakan dengan masif dan memproduksi kendaraan listrik dengan harga yang lebih ekonomis dan dengan kualitas yang baik,” kata Menhub.

Sejumlah regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan oleh Kemenhub dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Kami mendorong Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) secara gratis agar memberikan suatu kemudahan-kemudahan dan saat ini sudah ada sekitar 28 ribu SRUT kendaraan listrik yang kita selesaikan,” jelas Menhub.

Pada kesempatan yang sama, SKP Diaz Hendropriyono mengatakan, diskusi pada kali ini fokus pada motor listrik, karena di Indonesia lebih banyak motor daripada mobil. Selain itu, harga motor listrik juga dapat lebih bersaing karena lebih banyaknya produsen kendaraan tersebut.

“Sudah ada 35 perusahaan motor listrik dibandingkan hanya 3 perusahaan mobil dan yang terakhir harganya juga lebih bersaing untuk motor. Artinya, untuk memenuhi target Presiden yaitu 2 juta motor, 2 juta kendaraan energi listrik di 2025, kita bisa mendorong pengadopsian motor listrik,” tuturnya.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah duta besar (dubes) dari negara sahabat yang turut berbagi mengenai transisi dari kendaraan berbasis energi fosil menuju kendaraan bermotor listrik di negara masing-masing. Turut hadir dalam diskusi Ketua MPR Bambang Soesatyo, para duta besar negara sahabat, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan selebriti Deddy Corbuzier.[***]