Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Aturan Perjalanan Haji, Presiden Keluarkan PP

Aturan Perjalanan Haji, Presiden Keluarkan PP

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Sabtu, 19 Feb 2022
  • visibility 800
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima itu.

Peraturan yang dapat diakses di laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditandatangani Presiden pada tanggal 9 Februari 2022.

Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji; dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” bunyi ketentuan Pasal 2 PP ini.

Dalam PP ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi tiga hal, yaitu pertama, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi; kedua, pembinaan; dan ketiga, pelindungan.

Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi haji paling sedikit meliputi penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara; penyediaan transportasi; dan kapasitas kebutuhan transportasi.

“Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan dalam peraturan.

Penyediaan transportasi ini meliputi penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi, penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi, dan penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terkait perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi, disebutkan dalam PP, meliputi penyediaan akomodasi di Indonesia dan penyediaan akomodasi di Arab Saudi.

“Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah,” bunyi Pasal 8 ayat (4).

Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi, meliputi penyediaan konsumsi di Indonesia dan Arab Saudi.

“Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia,” bunyi ketentuan peraturan ini.

Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji paling sedikit meliputi informasi kesehatan haji, istitaah kesehatan jemaah haji; perekrutan petugas kesehatan haji; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan penanganan jemaah haji sakit.

Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan paling sedikit meliputi penerbitan paspor, layanan keimigrasian, dan penyelesaian permasalahan terkait keimigrasian. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi paling sedikit meliputi sinkronisasi dan validasi data: pendaftaran jemaah haji, pelimpahan porsi jemaah haji, dan pembatalan pendaftaran jemaah haji.

Terkait pembinaan, pada Pasal 23 disebutkan bahwa koordinasi kegiatan pembinaan dimaksud dalam bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji.

“Pembinaan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi: pembinaan selama masa tunggu dan pembinaan selama masa keberangkatan; pembinaan selama di Arab Saudi; dan pembinaan selama masa kepulangan,” dijelaskan dalam PP.

Sedangkan koordinasi kegiatan pelindungan dilakukan sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji.

“Pelindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud terdiri atas pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan,” bunyi PP.

Pada Pasal 26 ditegaskan, pelindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji dilaksanakan dengan mengedepankan keterlibatan pihak berwenang; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata warga negara Indonesia; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 8/2022 ini mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly tanggal 9 Februari 2022. Setkab (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Empat Lawang Targetkan Raih WTP

    Empat Lawang Targetkan Raih WTP

    • calendar_month Jumat, 29 Mar 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 768
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, Empat Lawang –  Kabupaten Empat Lawang menargetkan ke depannya mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Sumatera Selatan di Palembang guna mewujudkan pemerintahan yang tranparan dan akuntabel. Hal itu dikemukakannya Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad saat menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Sumatera Selatan di Palembang, Jum’at […]

  • Alex Ingin Sumsel Jadi Percontohan Dunia

    Alex Ingin Sumsel Jadi Percontohan Dunia

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2018
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 831
    • 0Komentar

    “Kita bukan saja juara di bidang olahraga, tapi di bidang lingkungan juga, ini tanggungjawab kita bersama,”

  • Baru Hari Pertama Operasi Sikat, Polda Sumsel Bongkar 18 Kasus Curat

    Baru Hari Pertama Operasi Sikat, Polda Sumsel Bongkar 18 Kasus Curat

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID – Baru sehari Operasi Sikat I Musi 2026 berjalan, polisi sudah membongkar 18 kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di Sumatera Selatan. Angka tersebut merupakan bagian dari 21 kasus 3C yang berhasil diungkap Polda Sumatera Selatan dan jajaran pada hari pertama operasi. Dari keseluruhan perkara yang diungkap, curat menjadi kasus yang paling banyak. Sementara dua perkara lainnya […]

  • Sekda Palembang Tak Mau Laporan Anggaran Cuma Formalitas

    Sekda Palembang Tak Mau Laporan Anggaran Cuma Formalitas

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemkot Palembang meminta perangkat daerah tidak cukup mengejar serapan anggaran pasalnya setiap laporan harus sesuai kondisi lapangan dan didukung data yang telah diperiksa serta divalidasi. Pj Sekda Kota Palembang Kgs. H. Sulaiman Amin menegaskan hal itu saat membuka monitoring dan evaluasi realisasi anggaran fisik dan keuangan melalui SIEPRA di Ruang Parameswara, Kamis (24/9/2026). “Jangan […]

  • Lelang Lebak dan Sungai Kabupaten OKI Tembus Rp 6,5 Miliar

    Lelang Lebak dan Sungai Kabupaten OKI Tembus Rp 6,5 Miliar

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 882
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, – Lelang lebung dan sungai tahap I di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang digelar serentak pada 13 Kecamatan pada Rabu, (29/11/23) menembus angka Rp 6,5 Miliar. Usaha penangkapan ikan dalam sistem lelang rawa lebak di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun ini menawarkan sebanyak 329 objek lelang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten OKI Ubaidilah  mengatakan, […]

  • PPKM Mikro Efektif Tekan Laju Kasus COVID-19 Tapi Testing Tidak Boleh Kendor!

    PPKM Mikro Efektif Tekan Laju Kasus COVID-19 Tapi Testing Tidak Boleh Kendor!

    • calendar_month Selasa, 9 Mar 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 756
    • 0Komentar

    PELAKSANAN PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Skala Mikro yang diterapkan di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali dinilai efektif menekan laju kasus COVID-19. Hal ini terlihat dari jumlah kasus mingguan di 7 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali) yang menunjukkan tren menurun di akhir Februari dan awal […]

expand_less
WordPress Archive Oconnor – Lawyer & Law Firm WordPress Theme Octabook appointment scheduling software system for wordpress Ocularus – Minimal Photography WordPress Theme ODA — Really Minimal and Strong WordPress Theme Odear – Multi-Concept Creative WordPress Theme Odette – Restaurant Elementor Template Kit Odio – Music WP Theme For Bands, Clubs, and Musicians Off the Shelf – Online Marketing WordPress Theme Offer Your Price Offline Payment Gateway Plugin