Sabtu, 21 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Aturan Perjalanan Haji, Presiden Keluarkan PP

Aturan Perjalanan Haji, Presiden Keluarkan PP

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Sabtu, 19 Feb 2022
  • visibility 799
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima itu.

Peraturan yang dapat diakses di laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditandatangani Presiden pada tanggal 9 Februari 2022.

Penerbitan peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji; dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” bunyi ketentuan Pasal 2 PP ini.

Dalam PP ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi tiga hal, yaitu pertama, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi; kedua, pembinaan; dan ketiga, pelindungan.

Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi haji paling sedikit meliputi penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara; penyediaan transportasi; dan kapasitas kebutuhan transportasi.

“Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan dalam peraturan.

Penyediaan transportasi ini meliputi penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi, penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi, dan penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terkait perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi, disebutkan dalam PP, meliputi penyediaan akomodasi di Indonesia dan penyediaan akomodasi di Arab Saudi.

“Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah,” bunyi Pasal 8 ayat (4).

Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi, meliputi penyediaan konsumsi di Indonesia dan Arab Saudi.

“Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia,” bunyi ketentuan peraturan ini.

Adapun perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji paling sedikit meliputi informasi kesehatan haji, istitaah kesehatan jemaah haji; perekrutan petugas kesehatan haji; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan penanganan jemaah haji sakit.

Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan paling sedikit meliputi penerbitan paspor, layanan keimigrasian, dan penyelesaian permasalahan terkait keimigrasian. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi paling sedikit meliputi sinkronisasi dan validasi data: pendaftaran jemaah haji, pelimpahan porsi jemaah haji, dan pembatalan pendaftaran jemaah haji.

Terkait pembinaan, pada Pasal 23 disebutkan bahwa koordinasi kegiatan pembinaan dimaksud dalam bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji.

“Pembinaan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi: pembinaan selama masa tunggu dan pembinaan selama masa keberangkatan; pembinaan selama di Arab Saudi; dan pembinaan selama masa kepulangan,” dijelaskan dalam PP.

Sedangkan koordinasi kegiatan pelindungan dilakukan sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji.

“Pelindungan kepada jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud terdiri atas pelindungan: a. warga negara Indonesia di luar negeri; b. hukum; c. keamanan; dan d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan,” bunyi PP.

Pada Pasal 26 ditegaskan, pelindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji dilaksanakan dengan mengedepankan keterlibatan pihak berwenang; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata warga negara Indonesia; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 8/2022 ini mulai berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly tanggal 9 Februari 2022. Setkab (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masih Ingatkah ? 2 Pembunuh Pendeta Ini Mulai Disidang Perdana di PN Kayuagung, Karena Kasusnya Memang Sadis, Ya…JPU Pun Langsung Mendakwa Banyak Pasal, 338, 340, 289 dan 290 dan 365 ayat 4 KUHP, dan Ancaman Hukum Mati !! Duh, Puyeng Dech, Gak Bisa Ngelak Lagi ….

    Masih Ingatkah ? 2 Pembunuh Pendeta Ini Mulai Disidang Perdana di PN Kayuagung, Karena Kasusnya Memang Sadis, Ya…JPU Pun Langsung Mendakwa Banyak Pasal, 338, 340, 289 dan 290 dan 365 ayat 4 KUHP, dan Ancaman Hukum Mati !! Duh, Puyeng Dech, Gak Bisa Ngelak Lagi ….

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.338
    • 0Komentar

    SIDANG Perdana kasus pembunuhan  pendeta Melinda Zidomi  di areal PT PSM Divisi III Blok F19 Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air  Sugihan Kabupaten Ogan Komering Komering Ilir (OKI), digelar di pengadilan Negeri Kayuagung, Rabu (7/8/2019). Ke dua terdakwa yakni Nang (21) warga Dusun II Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP Padang OKI  dan Hendri (26), […]

  • Cegah Abrasi, KKP Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Pesisir Lombok Barat

    Cegah Abrasi, KKP Tanam 50.000 Bibit Mangrove di Pesisir Lombok Barat

    • calendar_month Rabu, 9 Jun 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 901
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pulihkan ekosistem di wilayah pesisir dengan menanam sebanyak 50.000 bibit mangrove di Desa Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat. Pemulihan ekosistem mangrove merupakan upaya rehabilitasi yang menjadi prioritas program kerja KKP melalui upaya tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono berharap […]

  • Oh, Begini Rupanya Hindari Kebocoran Informasi Ala Pemkot Palembang

    Oh, Begini Rupanya Hindari Kebocoran Informasi Ala Pemkot Palembang

    • calendar_month Kamis, 8 Nov 2018
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.099
    • 0Komentar

    SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – “Sosialisasi ini nantinya menerangkan, bagaimana cara kita mengamankan sistem dan data base yang ada dimasing-masing OPD dan umumnya di pemkot sendiri”. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi, yang diintegrasikan dalam layanan satu pintu. Sosialisasi ini sebagai penunjang program Walikota Palembang, yakni Palembang Smart City. […]

  • Perkuat Netralitas ASN Jelang Pilkada

    Perkuat Netralitas ASN Jelang Pilkada

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 887
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, Rabu (31/7/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga netralitas ASN dalam menjalankan tugasnya. Dalam sambutan Pj. Bupati OKI melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Nursula S.Sos mengatakan, sebagai […]

  • Urai Antrian Kendaraan, SPBU Modular Disiapkan

    Urai Antrian Kendaraan, SPBU Modular Disiapkan

    • calendar_month Selasa, 25 Apr 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 3.086
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, Semarang – Pertamina menyiapkan SPBU Modular ataupun Kios BBM guna mengurai antrian kendaraan guna mengantisipasi mudik dan arus balik lebaran. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan melalui upaya Pertamina tersebut, Arifin meyakini bahwa Pertamina sudah siap dalam merencanakan penyediaan BBM di masa libur lebaran tahun ini.“Pertamina siap! Insyaallah siap, kita upayakan dari sisi hulunya aman sehingga […]

  • Meski jabatan kepda belum berakhir, RPJMD 2019-2024 OKI dinilai sangat layak direvisi, ini alasannya

    Meski jabatan kepda belum berakhir, RPJMD 2019-2024 OKI dinilai sangat layak direvisi, ini alasannya

    • calendar_month Rabu, 19 Mei 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 998
    • 0Komentar

      PEMULIHAN Covid-19 dan harmonisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, jadi prioritas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2019-2024. Revisi RPJMD merupakan langkah cepat Pemkab OKI agar program standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat berjalan optimal. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Makruf CM mengungkapkan […]

expand_less
WordPress Archive Oconnor – Lawyer & Law Firm WordPress Theme Octabook appointment scheduling software system for wordpress Ocularus – Minimal Photography WordPress Theme ODA — Really Minimal and Strong WordPress Theme Odear – Multi-Concept Creative WordPress Theme Odette – Restaurant Elementor Template Kit Odio – Music WP Theme For Bands, Clubs, and Musicians Off the Shelf – Online Marketing WordPress Theme Offer Your Price Offline Payment Gateway Plugin