BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan di Muba, Apa Saja Yang Bahas Apa ?
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Kamis, 4 Mar 2021
- visibility 888
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MUSI Banyuasin tercatat sebagai kabupaten yang menerapkan Universal Health Care ( UHC) nyaris seratus persen dari jumlah penduduk. Untuk penguatan jaminan kesehatan, digelar Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pendaftaran Perangkat Desa dan Non AparaturSipil Negara (ASN) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021) di Ruang Rapat Randik, kemarin.
Rapat dipimpin Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, dan dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatandan diikuti OPD terkait.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang dr Muhammad Fakhiriza MH memaparkan perubahan nomenklatur peserta pada Perpres tahun 2020. Menurutnya, 2021 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (skema PBI tunggal) yaitu seluruh DTKS ditetapkan oleh Kemensos sebagai PBI (Non DTKS dikeluarkan dari kepesertaan PBI), PD Pemda yang termasuk DTKS seluruhnya beralih ke PBI JK per 1 Januari 2021. Diterangkannya, progress pencapaian UHC dari jumlah penduduk 595.508 jiwa sudah mencapai 96,00%.
“Terkait dengan implementasi JKN KIS di Kabupaten Muba kami telah memberikan dashboard JKN. Dan yang merupakan mobile JKN dalam masa pandemi COVID-19,” ungkapnya.
Dia menyebut Kabupaten Muba juga termasuk kabupaten/kota yang telah Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, buruh harian lepas (BHL), dan perangkat desa wajib didaftarkan pada program BPJS Kesehatan.
“Kita juga sangat mengharapkan dukungan dari setiap OPD. Dukungan yang di harapkan dengan cara mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga 100% dan Buruh Harian Lepas (mengurangi beban APBD), menjadikan Kepesertaan JKN-KIS sebagai persyaratan layanan administrasi publik di berbagai lembaga/instansi diwilayah Kabupaten Muba,” terangnya.
Ia juga menekankan agar pendaftaran Kepala dan Perangkat Desa, Honorer Daerah (P3K) disertai Pemenuhan Anggaran luranya. Terakhir, Penerbitan Perkada mengenai kewajiban mendaftar menjadi peserta JKN-KIS serta peran instansi pemerintah dalam mendorong UHC 100%.[***]
ril
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar