Minggu, 22 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Dodi dan SMI

Dodi dan SMI

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2020
  • visibility 1.422
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DI sebuah media online saya membaca berita tentang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengajukan peminjaman dana sebesar Rp539.851.548.950 kepada pemerintah pusat. Dalam berita tersebut mantan anggota DPRD Sumsel Agus Sutikno menyatakan peluang tersebut harus ditangkap, kalau tidak provinsi lain yang akan mengambilnya.

Berita tersebut mengingatkan saya pada pembicaraan dua tahun tahun lalu.  Seorang wartawan senior waktu itu mengatakan, “Ini bagaimana pemerintah kabupaten kok mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat? Nanti bagaimana membayarnya?” Pertanyaannya tersebut disampaikan setelah membaca berita tentang Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Tepatnya pada tahun 2017 Pemkab Muba mengajukan permohonan pinjaman kepada PT SMI. Setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Muba, Bupati Dodi Reza Alex menandatanganan perjanjian pembiayaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan antara PT SMI dengan Pemkab Muba. Pada 2018 PT SMI menyetujui pinjaman sebesar Rp450 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama empat tahun.

Untuk pertama kalinya dan yang pertama di Sumsel, Pemkab Muba memanfaatkan dana PT SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut Dodi Reza Alex, dengan dana dari PT SMI Pemkab Muba bisa menuntaskan pembenahan pembangunan infrastruktur hanya dalam waktu dua tahun. Menurutnya, jika perbaikan jalan tersebut menggunakan APBD maka butuh waktu tiga tahun atau lebih. Pengerjaanya bisa sekaligus, tidak parsial.

Kebijakan Bupati Muba tersebut sempat mendapat kritik pada beberapa media massa. Seperti ada yang menuding pinjaman PT SMI tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

Setelah pinjaman pertama tersebut, Pemkab Muba kembali mendapatkan pinjaman dari PT SMI. Kali ini PT SMI mengucurkan pinjaman sebesar Rp160 miliar. Tanggal 11 Agustus 2020 Bupati Muba Dodi Reza Alex telah menandatangani perjanjian pembiayaan daerah antara dengan PT SMI tersebut.

Pemerintah Kabupaten Muba mengalokasikan dana tersebut untuk peningkatan pembangunan infrastruktur gedung rawat inap kelas III dan gedung penunjang medik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu.

“Tidak lain ini demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat Muba. Tidak ada alasan untuk menunda karena semuanya hanya demi kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Dodi Reza Alex.

Keputusan Bupati Muba mengajukan pinjaman ke PT SMI kemudian diikuti Pemerintah Kabupaten Pali, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk pembangunan jalan. Dan Kabupaten OKU untuk pembangunan RSUD.

Tidak ada yang salah ketika pemerintah daerah/ kabupaten tersebut mengajukan pinjaman kepada PT SMI untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Daerah tersebut meminjam kepada PT SMI yang sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Daerah tidak meminjam ke negara asing atau badan keuangan internasional/ dunia.

 

PEN Pemda

Jika Pemprov Sumsel kini mengajukan pinjaman kepada pemerintah juga bukan merupakan keputusan yang salah. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.105/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan melakukan apapun untuk membantu pemerintah daerah memulihkan ekonominya karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional baik dari sisi desain penerimaan dan belanja negara.

Pemerintah melalui APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.

Pada akhir Juli 2020 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun.

Pernyataan Agus Sutikno yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel pada awal tulisan patut mendapat perhatian.  Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, sampai akhir Agustus 2020 sudah 37 Pemda mengajukan pinjaman PEN dengan total pengajuan mencapai Rp30 triliun. Padahal anggaran yang disiapkan Rp10 triliun dari APBN dan Rp5 triliun dari PT SMI.

Untuk bisa mendapat pinjaman PEN dari pemerintah dan PT SMI ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Pemda. Ada empat syarat yang harus dipenuhi daerah mendapatkan pinjaman PEN. Pertama, daerah tersebut merupakan daerah yang terdampak Covid-19. Kedua, daerah tersebut memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan PEN nasional. Ketiga adalah jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Keempat adalah daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen.

Jadi keputusan cerdas Bupati Muba Dodi Reza Alex memanfaatkan pinjaman dari PT SMI sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia adalah keputusan yang tepat. Keputusan Bupati Muba pada 2017 tersebut adalah wujud dari respon yang tepat terhadap tawaran Presiden Joko Widodo pada pengarahan kepada Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara pada 24 Oktober 2017 yang menawarkan pinjaman dari PT SMI sebagai alternatif pembiayaan bagi daerah yang ingin membangun infrastruktur.

Menurut Presiden Joko Widodo, bila ingin meminjam di PT SMI, pembayarannya bisa dicicil lewat APBD per tahun. Ini merupakan alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah.

Bupati Muba Dodi Reza Alex tentu meyakini bahwa ketersedian infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Pembangunan infrastruktur di Muba tentu akan terus mengalami peningkatan akibat beberapa faktor, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan yang mutlak bagi negara dan daerah. Namun dalam percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah atau pemerintah daerah menghadapi kendala krusial, yakni masalah pembiayaan.

Bukan hanya di Muba, hampir di seluruh daerah di Indonesia, bahwa salah bentuk pelayanan publik yang harus diwujudkan oleh Pemda adalah penyediaan infrastruktur. Dalam penyediaan infrastruktur ini daerah memiliki opsi pendanaan melalui penerimaan daerah maupun pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan Penerimaan piutang daerah.

Sebagai gambaran pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pernah melansir tentang postur APBD di Indonesia.  Dengan mengambil data APBD 2015 seluruh pemerintah daerah di Indonesia diketahui bahwa total penerimaan daerah mencapai Rp937 triliun rupiah dengan porsi terbesar berasal dari pendapatan transfer

yaitu Rp499,74 triliun rupiah berasal dari pendapatan transfer atau 53,25 persen dari total penerimaan daerah. Berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pelayanan publiknya termasuk dalam penyediaan infrastruktur masih tinggi.

Dengan adanya desentrasilasi fiskal sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurangi keterganketergantungan kepada pemerintah pusat, seperti untuk penyediaan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan alternatif.

Pemerintah daerah atau seorang kepala daerah harus kreatif punya visi ke depan untuk menggali sumber pembiayaan, salah satunya melalui pinjaman yang bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Atau pemerintah daerah mencari pendanaan pembangunan dengan penerbitan obligasi.

Sekedar gambaran, di negara maju seperti Amerika Serikat, pemerintah negara bagian sudah sejak lama menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastrukturnya. Obligasi yang mereka keluarkan dikenal dengan sebutan Municipal Bond.  ��

 

Oleh : Maspril Aries

Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

 

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bukan Jadi Menara Gading, Bangun IKN Kerjasama Dengan Daerah Mitra

    Bukan Jadi Menara Gading, Bangun IKN Kerjasama Dengan Daerah Mitra

    • calendar_month Sabtu, 9 Apr 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 3.630
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), akan mengatur kewenangan khusus kerja sama dengan daerah mitra supaya memiliki tanggung jawab bersama. Kerja sama tersebut bertujuan agar IKN Nusantara tidak menjadi “menara gading” bagi daerah mitra dan nantinya ada kebersamaan. Hal tersebut disampaikan Direktur […]

  • Dihadapan Peserta KKDN Pasis Dikreg XLVI Sesko TA 2019, Sekda Palembang Paparkan Ini

    Dihadapan Peserta KKDN Pasis Dikreg XLVI Sesko TA 2019, Sekda Palembang Paparkan Ini

    • calendar_month Senin, 19 Agt 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 899
    • 0Komentar

    SEKRETARIS Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg XLVI Sesko TA 2019 di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Senin (19/8/2019). Ketua rombongan Marsma TNI Firdaus Syamsudin mengatakan kunjungan ke Pemerintah kota Palembang merupakan bagian dari program pendidikan dan pelatihan. “Jadi ini bagian dari Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota […]

  • Semarak HUT Muba ke – 62, Dinkominfo Sabet 2 Penghargaan Lomba Tradisional

    Semarak HUT Muba ke – 62, Dinkominfo Sabet 2 Penghargaan Lomba Tradisional

    • calendar_month Rabu, 26 Sep 2018
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 868
    • 0Komentar

    Oleh : Ari Wibowo SUMSELTERKINI.CO.ID, SEKAYU – Meskipun cuaca sejak pagi hingga sore di Rabu (26/9/2018) terasa menyengat, namun tak membuat  peserta perlombaan tradisional terompah, balap karung dan hadang dari Dinkominfo Kabupaten Muba tetap semangat. Mereka serius mengikuti perlombaan untuk menyemarakan HUT ke -62 Muba yang dilaksanakan di Gelanggang Remaja Sekayu. Dalam lomba tersebut juga […]

  • Mudik Nyaman, Kominfo Siapkan Jaringan Telekomunikasi Berkualitas

    Mudik Nyaman, Kominfo Siapkan Jaringan Telekomunikasi Berkualitas

    • calendar_month Sabtu, 30 Apr 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.329
    • 0Komentar

    OPERATOR jaringan telekomunikasi memastikan penyediaan akses telekomunikasi yang berkualitas, aman dan lancar untuk melayani masyarakat yang melakukan kegiatan mudik Lebaran 2022 di seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan pelayanan tersebut, bekerja sama dengan pemerintah, operator menggunakan jaringan fiber optik, yang telah tersambung dari mulai Sabang hingga Merauke hampir sepanjang 171.000 kilometer (km). Demikian dipaparkan Executive General Manager […]

  • Dekranasda, Masyarakat Perlu Miliki Kebanggaan Terhadap Produk Lokal

    Dekranasda, Masyarakat Perlu Miliki Kebanggaan Terhadap Produk Lokal

    • calendar_month Sabtu, 6 Mar 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 4.600
    • 0Komentar

    TAMPIL dalam balutan busana bernuansa merah dengan kain angkinan, kain khas Oku Timur, Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru tampak kompak bersama Wakil Ketua Dekranasda Sumsel Fauziah Mawardi yang mengenakan busana senada menghadiri pagelaran busana ‘Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021’, di hotel Aryaduta, belum lama ini. Gelaran itu sendiri merupakan rangkaian acara Rakerda Dekranasda yang telah […]

  • Bangun OKI Berbasis Ekologi dan Infrastruktur Hijau

    Bangun OKI Berbasis Ekologi dan Infrastruktur Hijau

    • calendar_month Kamis, 17 Jan 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 940
    • 0Komentar

    Sumselterkini,co,id. Kayuagung –  Visi dan arah kebijakan  pembangunan Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan mengedepankan pembangunan inklusif yang mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau (Green Growth Development). “Misi ke lima kami adalah Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan. Dengan mengintegrasikan program-program pembangunan daerah dalam struktur ruang dan pola ruang, sehingga terkendalinya daya tampung dan daya […]

expand_less
WordPress Archive Gedung- Contractor & Building Construction Elementor Template Kit Geegs – Content Creator & Streamer Elementor Template Kit Geekfolio – Elementor Creative Portfolio & Agency WordPress Theme GeekLove – A Responsive WordPress Wedding Theme Geko – Startup WordPress Theme Gekopi – Coffee Shop Blog Elementor Template Kit Gellod – Esport Gaming Elementor Template Kit Gema – Journal Inspired WordPress Theme Gen AI – AI Agency & Technology Startup Elementor WordPress Theme GenerateBlocks Pro