SUMSELTERKINI.ID, Sumenep, Presiden Joko Widodo (Jokowi) RI meminta agar Menteri Sofyan Djalil menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun ini, yang biasanya hanya 400.000-500.000 sertifikat per tahun.
“Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta, ini supaya sengketa tanah dapat dikurangi,” katanya, kemarin.
Dia menjelaskan, sengketa terjadi karena warga belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tersebut.
“Hampir setiap kali saya ke daerah, keluhan yang muncul adalah sengketa tanah, tidak di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Madura, Sulawesi, Maluku,” kata Presiden Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah kepada warga Madura di Graha Ai Podi Sumenep, Madura, Jawa Timur,”ungkapnya.
Namun lanjutnya jika masyarakat sudah memepegang, pasti tidak ada masalah lagi. “Ada yang klaim tidak bisa apa-apa karena sengketa tidak hanya dengan tetangga tapi dengan pemerintah, dengan perusahaan, banyak sekali problem seperti ini, tapi kalau sudah pegang ini, mau apa,” katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta warga yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga baik-baik dokumen itu.
“Saya minta dikasih plastik terus difotokopi, tempatkan di tempat berbeda, kalau yang asli ilang masih ada foto kopinya, ngurus di BPN kalau ilang jadi lebih mudah, kalau ilang mencarinya sulit sekali,” katanya.
Presiden juga mengatakan sertifikat tanah boleh disimpan maupun dijadikan agunan di bank. “Kalau dijadikan agunan ke bank juga boleh, tapi hati-hati kalau pinjam di bank, jangan masukkan ke bank dapat Rp300 juta, Rp150 juta buat beli mobil, ulasnya.
Ia meminta dana dari mengagunkan sertifikat, seluruhnya digunakan untuk modal kerja atau modal berdagang.
