Sabtu, 19 Sep 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Jokowi Minta Menteri Sofyan Djalil Selesaikan 5 Juta Sertifikat

Jokowi Minta Menteri Sofyan Djalil Selesaikan 5 Juta Sertifikat

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Senin, 9 Okt 2017
  • visibility 1.062
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUMSELTERKINI.ID, Sumenep, Presiden Joko Widodo (Jokowi) RI meminta agar Menteri Sofyan Djalil menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun ini, yang biasanya hanya 400.000-500.000 sertifikat per tahun.

“Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta, ini supaya sengketa tanah dapat dikurangi,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, sengketa terjadi karena warga belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah tersebut.

“Hampir setiap kali saya ke daerah, keluhan yang muncul adalah sengketa tanah, tidak di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Madura, Sulawesi, Maluku,” kata Presiden Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah kepada warga Madura di Graha Ai Podi Sumenep, Madura, Jawa Timur,”ungkapnya.

Namun lanjutnya jika masyarakat sudah memepegang, pasti tidak ada masalah lagi. “Ada yang klaim tidak bisa apa-apa karena sengketa tidak hanya dengan tetangga tapi dengan pemerintah, dengan perusahaan, banyak sekali problem seperti ini, tapi kalau sudah pegang ini, mau apa,” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden meminta warga yang sudah menerima sertifikat untuk menjaga baik-baik dokumen itu.

“Saya minta dikasih plastik terus difotokopi, tempatkan di tempat berbeda, kalau yang asli ilang masih ada foto kopinya, ngurus di BPN kalau ilang jadi lebih mudah, kalau ilang mencarinya sulit sekali,” katanya.

Presiden juga mengatakan sertifikat tanah boleh disimpan maupun dijadikan agunan di bank. “Kalau dijadikan agunan ke bank juga boleh, tapi hati-hati kalau pinjam di bank, jangan masukkan ke bank dapat Rp300 juta, Rp150 juta buat beli mobil, ulasnya.

Ia meminta dana dari mengagunkan sertifikat, seluruhnya digunakan untuk modal kerja atau modal berdagang.

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kaji tiru Kab. Rejang Lebong ke Muba, soal apa !

    Kaji tiru Kab. Rejang Lebong ke Muba, soal apa !

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2024
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.305
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, – Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu melaksanakan kaji tiru di Kabupaten Musi Banyuasin terkait Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atas Pejabat Lain. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (10/6/2024). Disambut langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi dan rombongan Pemkab […]

  • Berapa Besaran Biaya Haji Kuota Tambahan yang Telah Disepakati antara Pemerintah & DPR RI !

    Berapa Besaran Biaya Haji Kuota Tambahan yang Telah Disepakati antara Pemerintah & DPR RI !

    • calendar_month Rabu, 24 Mei 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakati tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp288 miliar. Biaya tambahan ini akan dipergunakan untuk 7.360 kuota tambahan haji reguler tahun 2023. “Komisi VIII DPR RI Menyetujui penambahan kuota haji regular sebanyak 7360 jemaah regular dan 640 jemaah khusus dengan penggunaan nilai manfaat sebesar Rp 288.312.382.288,42,” […]

  • Pelanggar Karantina Akan Ditindak, Polri Sudah Buat Aplikasi Monitoring

    Pelanggar Karantina Akan Ditindak, Polri Sudah Buat Aplikasi Monitoring

    • calendar_month Minggu, 6 Feb 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 653
    • 0Komentar

    POLRI akan menindak tegas para pelaku pelanggaran dan penyimpangan karantina. Hal itu merujuk arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masalah Isolasi. Kepala Divisi Humas Polri (Kadiv Humas) Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menjelaskan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) […]

  • Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah Kejar Top 45, Wako Palembang : Semoga Menuju Persaingan Ketat Internasional

    Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah Kejar Top 45, Wako Palembang : Semoga Menuju Persaingan Ketat Internasional

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 717
    • 0Komentar

    SETELAH masuk top 99, Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah mengejar target Top 45. Penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik 2020 yang dilombakan secara Nasional, selasa (14/7/202). Walikota Palembang H.Harnojoyo didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto secara langsung melakukan presentasi dan paparan program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) melalui Sekolah Filial Anak Jalanan […]

  • Rapat kerja & buka bersama ‘Speak in Sumsel’

    Rapat kerja & buka bersama ‘Speak in Sumsel’

    • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.205
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, -Speak In Sumsel adalah komunitas yang baru berdiri di bidang komunikasi, khususnya Publik Speaking. Walaupun baru merintis, komunitas ini sudah mulai menebar ilmu speaknya ke sosial dan sudah mulai banyak dikenal banyak orang, Speak  In Sumsel ini sebagai wadah untuk para remaja yang ingin mempersiapkan masa depannya dengan matang dari mengasah skill, kemapuan mental […]

  • BPJS Sudah Berikan Jaminan, Perangkat Desa di Banyuasin Sudah Telindungi Jaminan Sosial

    BPJS Sudah Berikan Jaminan, Perangkat Desa di Banyuasin Sudah Telindungi Jaminan Sosial

    • calendar_month Kamis, 15 Jul 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.803
    • 0Komentar

    SEJUMLAH perangkat desa di Kabupaten Banyuasin, dipastikan telah mendapatkan jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. Hal ini diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuasin Hasmi, dalam sosialisasi BPJamsostek bagi Non ASN tindak lanjut dari inpres nomor 02 tahun 2021. Hasmi juga mengatakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan, dalam memberikan […]

expand_less
WordPress Archive MyThemeShop NewsOnline WordPress Theme MyThemeShop Newspaper WordPress Theme MyThemeShop NewsTimes MyThemeShop NewsToday WordPress Theme MyThemeShop Nominal WordPress Theme MyThemeShop Pinstagram WordPress Theme MyThemeShop Pixelmag WordPress Theme MyThemeShop Point Pro WordPress Theme MyThemeShop Purple WordPress Theme MyThemeShop Reactor WordPress Theme