SURAT Edaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkait imbauan penggunaan wadah plastik yang tidak diperbolehkan dalam tiap pertemuan dan rapat di lingkungan kota, ditanggapi DPRD Palembang cukup positif. Hanya saja, dalam penerapannya perlu ada beberapa hal yang diprioritaskan.
“Sangat positif, tetapi selain hanya mengedarkan surat, hal penting yang dibutuhkan adalah bagaimana ke depannya, atau jawaban dari imbauan tersebut,” kata Anggota Komisi III DPRD Palembang, Ruspanda Karibullah, Rabu (8/1).
Surat Edaran nomor 48/SEBAPPEDALITBANG/2019 tentang gerakan pengurangan penggunaan plastik yang ditanda tangani tanggal 31 Desember 2019 lalu oleh Wako Palembang itu, sejauh ini baru diinstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Palembang saja.
Jadi, terang Ruspanda, sebaiknya kebijakan tidak hanya sekadar edaran. Tetapi harus ditegaskan dengan peraturan daerah (perda) melalui Perwali (Peraturan Wali Kota). Apalagi, untuk ke depan keputusan tersebut sudah menjadi regulasi modern yang positif.
“Kalau sudah ditetapkan aturan resmi, otomatis ada penetapan sanksi dan ini tentu selanjutnya makin meluas ke konteks lain, seperti penerapan di kafe-kafe, di hotel hingga di kegiatan undangan pernikahan. Karena sampah plastik dominan.
Politisi PAN itu melanjutkan, prioritas penerapan dari edaran pengurangan sampah plastik harus konsisten dan utamakan di setiap aktivitas luar perkantoran. Kemudian, harus ditegaskan juga di luar pertemuan instansi.
Panda menuturkan, misal prioritas utama adalah mall, yang banyak menjual gerai-gerai makanan dengan minuman masih menggunakan cup plastik. Seharusnya disosialisasikan dengan solusi bahan lain, contohnya mug berbahan kertas, atau jawabannya adalah mencari CSR dalam bisnis untuk menyediakan penyisihan dana khusus wadah pengganti plastik.
“Kalau di sini (DPRD Palembang) tiap rapat kami menggunakan gelas. Walaupun ada snack makanan disediakan secukupnya. Fraksi partai juga sudah menerima imbauan dari Sekwan dan pemimpin,” pungkasnya. [***]
