Oleh : Faldy
SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Didampingi empat orang perwakilan komisionernya, Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru, di ruang tamu Gubernur, Jumat (12/10/2018).
Pada audiensi ini Gubernur Sumsel HD menitipkan pesan agar Bawaslu menjaga citra dan nama baik Sumsel dalam kelangsungan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019.
“Tidak terasa 6 bulan lagi akan ada demokrssi akbar Pilpres dan Pileg. Ini suatu hal yang membutuhkan keseriusan dari Bawaslu agar kualitas demokrasi kita terjaga demi citra dan nama baik Sumsel,” jelas Herman Deru.
Dengan tanggungjawabnya yang demikian besar, HD memaklumi jika dalam bekerja para komisioner harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Hal itu menurutnya penting guna menjamin kenyamanan jajaran Bawaslu yang memiliki jam kerja tinggi.
Diakui HD laju penyelenggaraan Pilkada lalu saat dirinya menjadi kandidat berjalan sangat bagus. Bukan hanya sukses dalam pelaksanaan tapi juga prestasi. Hal itu ditandai dengan tidak adanya keributan yang mewarnai jalannya Pilkada apalagi sampai memakan korban.
“Ini artinya kerja dan peran Bawaslu dapat diakui. Ini positif sekali karena berimbas pada semakin dewasanya masyarakat Sumsel dalam berdemokrasi. Kalau ada pernik-pernik di lapangan itu hal biasa. Sebagai gubernur dan peserta saya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya Pilkada yang damai itu,” papar HD.
Mengingat tantangan yang semakin berat kedepan, HD pun mengajak para komisioner dan sekretariat Bawaslu untk melakukan pencegahan pelanggaran pileg oleh para caleg melalui berbagai cara edukasi tak terkecuali medsos.
“Jadi akun-akun medsos Bawaslu bisa digunakan untuk mengedukasi pencegahan pelanggaran caleg dalam Pileg. Selama ini bisa kita lihat punishment nya belum seimbang ” tambahnya.
Dengan pencegahan di atas diharapkan akan lahir kandidat-kandidat yang berkualitas. Hal ini kata HD memerlukan independensi luar biasa dari Bawaslu.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, Pilkada serentak sudah selesai. Namun demikian mereka tak mau lengah dengan tantangan yang lebih berat.
“Kedepan ini tantangan kita soal netrakitas ASN. Seperti Pilkada lalu tercatat ada 39 ASN yang mendapat tindakan baik berupa sanksi teguran sampai pemindahan,” jelasnya.
Ke depan hal ini menurut Junaidi tak boleh terjadi lagi. Selain membahas soal netralitas ASN, junaidi juga menyinggung soal keterbatasan anggaran Pilkada. Untuk itu diapun berharap jika memungkinkan Pemprov Sumsel bisa memberikan bantuan.
“Di Indonesia hanya Bawaslu Sumsel yang punya gedung sendiri, kalau yang lain masih pinjam pakai. Nah ini kita harap fasilitasnya lebih proporsional lagi kedepan dengan bantuan yang sesuai dengan UU pemerintah dan bila memungkinkan melalui APBD,” tutupnya.[**]
