PRESIDEN RI, Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Rakornas tersebut dihadiri seluruh BMKG di Indonesia serta perwakilan dari daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H. Mawardi Yahya yang dibincangi usai menghadiri Rakornas BMKG tersebut mengatakan tujuan dari digelarnya Rakornas ini tidak ada lain untuk mengantisipasi bencana akibat dari kekeringan terutama dalam menghadapi musim kemarau pada tahun ini.
Pada rapat Rakornas itu kata Mawardi, Presiden Jokowi menegaskan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus sinergi di dalam mengambil kebijakan mengantisipasi terjadinya bencana baik bencana tsunami, kebakaran dan bencana alam lainnya.
Untuk di Provinsi Sumsel sendiri, lanjut Wagub, kemarau panjang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan Juli, memasuki bulan Agustus hingga bulan September. Oleh karena itu dia meminta kepada BMKG Sumsel untuk selalu mengevaluasi perkembangan yang ada dilapangan sehingga nantinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel dapat secara sigap dalam mengantisipasi terjadinya bencana terutama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel.
“Sebagai langkah antisipasi Karhutla, Kita sudah mensiagakan kurang lebih 1.500 satgas. Satgas ini sejak beberapa hari yang lalu telah ditempatkan di wilayah Sumsel yang rawan karhutla dengan bekerjasama dengan masyarakat di desa -desa,” katanya Wagub.
Ditambahkan Wagub, untuk peralatan pemadaman Karhutla di Sumsel, dirinya menilai sudah memadai termasuk Helikopter dan peralatan lainnya sudah disiapkan. Di samping itu sejumlah perusahan perkebunan yang ada di Sumsel juga diharapkan ikut mengantipasi mencegah Karhutla.
“Alhamdulillah sejauh ini satgas dan peralatan sudah kita siagakan dan jangan sampai pemerintah dianggap salah. Oleh karena itu kita harapkan antisipasi sejak dini dilakukan. Ini juga yang telah ditekankan Presiden. Agar pemerintah daerah aktif dengan melibatkan masyarakat dalam mencegah terjadinya bencana,” tutupnya.
Kurangi Resiko Bencana
Presiden Joko Widodo dihadapan para peserta Rakornas seluruh BMKG di Indonesia serta kepala daerah yang ikut hadir menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana. Oleh karena itu, dia meminta aparat dan petugas terkait untuk memberikan pemahaman pada masyarakat diseluruh penjuru tanah air.
Dia juga menilai peran BMKG untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana. “Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif terhadap antisipasi pada semua potensi kerawanan bencana diwilayahnya masing-masing,” ucap Jokowi.
Dikatakan Presiden, wilayah Indonesia memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Potensi bencana banjir, tanah longsor juga hampir setiap tahun terjadi. Karena itu semua lini harus difungsikan dengan dengan tetap melibatkan peran masyarakat.
“Resiko-resiko yang kita miliki ini bisa diminimalkan dan dikurangi. Caranya kita maksimalkan fungsi peringatan-peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, lingkungan yang rawan bencana,” tegas Presiden.
Nampak sejumlah pejabat turut menghadiri acara itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan para kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang mewakili daerah.[**]
Rilis : rel humas
