Pemegang Izin Perhutanan Sosial Harus Tepat Sasaran
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Senin, 1 Apr 2019
- visibility 1.051
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, Palembang- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya membuka dengan resmi acara Sarasehan masyarakat perhutanan sosial dan rapat koordinasi Pokja percepatan perhutanan sosial, bertempat di Asrama Haji Palembang, Senin (1/4/2019).
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumsel yang telah memprakarsai kegiatan ini, dimana menurutnya akan mengumpulkan dan memberikan ajang pencerahan bagi para pemegang izin perhutanan sosial.
“Diharapkan kegiatan sarasehan ini menjadi pendorong dalam mengelola area izinnya agar lebih produktif, mensejahterakan dan dapat mewujudkan kelestarian hutan,” katanya
Dikatakan Mawardi, Perhutanan Sosial merupakan salah satu usaha untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang dulunya tidak diberikan akses legal oleh pemerintah dan sekarang telah diberikan.
Dalam kesempatan yang sama Mawardi mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung program dan melaksanakan kebijakan perhimpunan sosial dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait, serta melakukan pengawalan dalam bentuk fasilitasi banyak sekali kegiatan perhutanan sosial mulai dari fasilitasi kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik, pembinaan usaha perhutanan sosial.
“Ada status hak yang adalah hutan kemasyarakatan yang tidak jelas akan dibenarkan dan diberikan hak dan statusnya, kemudian ada pula hutan desa yang nantinya mendapat kepastian hukum, hutan adat yang kedepan akan ada pembinaan melalui pokja-pokja dengan dinas kehutanan kabupaten/kota maupun dinas kehutanan Provinsi Sumsel,” tambahnya
Oleh sebab itu pula Ia sangat mengapresiasi acara sarahsehan ini yang akan memberikan kejelasan terhadap statusnya.
“Dan harapan kita (Pemprov Sumsel) jangan dengan mendapat status nantinya diperjual belikan dan nantinya pula bukan membantu masyarakat kecil tapi terkoodinir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru tidak sampai sasaran dalam pengalokasiannya,” tambahnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H.M Yansuri, Direktur Hutan Kita Institute Aidil Fitri, Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumsel Prof. Dr. Ir. Rudjito Agus Sugwignyo., M. Agr.[**]
Penulis : As
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar