Wamenhaj: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pengelolaan haji menjadi tanggung jawab besar yang tidak boleh dicederai oleh penyalahgunaan wewenang. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan seluruh aparatur Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama.

Pesan tegas itu disampaikan Dahnil saat menutup Entry Program Batch II bagi pegawai mutasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke Kemenhaj di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Dahnil, aparatur Kemenhaj tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis. Mereka juga harus memiliki integritas agar kewenangan yang diemban tidak disalahgunakan dan pelayanan kepada jemaah berjalan secara profesional.

Ia menekankan dua nilai yang harus menjadi pegangan setiap aparatur, yakni al-amanah atau integritas dan al-quwwah atau kompetensi. Kedua nilai tersebut harus berjalan beriringan dalam pelaksanaan tugas.

“Al-amanah dan al-quwwah harus berjalan beriringan. ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus memiliki integritas dan tanggung jawab. Dengan begitu, kewenangan yang diberikan dapat dijalankan secara profesional dan benar-benar untuk kepentingan jemaah,” ujar Dahnil.

Bagi Dahnil, integritas menjadi landasan moral dalam bekerja, sedangkan kompetensi memastikan setiap tanggung jawab dapat dijalankan dengan tepat. Keduanya penting agar penyelenggaraan haji dan umrah tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

Tiga Amanah yang Harus Dijaga ASN

Dahnil juga mengingatkan aparatur Kemenhaj memikul tiga amanah sekaligus, yakni amanah dari Allah SWT, negara, dan jemaah. Ketiganya harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas maupun menggunakan kewenangan.

“Ada tiga amanah yang harus kita pegang sebagai ASN Kemenhaj, yaitu amanah dari Allah SWT, amanah dari negara, dan amanah dari jemaah,” katanya.

Amanah dari Allah SWT berkaitan dengan tanggung jawab spiritual dalam memberikan pelayanan. Sementara amanah negara menuntut aparatur bekerja sesuai ketentuan, menjaga integritas, serta menggunakan kewenangan untuk kepentingan publik.

Adapun amanah dari jemaah menempatkan kebutuhan dan perlindungan masyarakat sebagai perhatian utama. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berkaitan langsung dengan kepercayaan umat kepada pemerintah.

Oleh sebab itu itu, setiap kebijakan dan pelayanan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh menggeser tujuan utama penyelenggaraan ibadah, yaitu memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang semestinya.

Tegaskan Penolakan terhadap Korupsi dan Konflik Kepentingan

Peringatan Dahnil tidak berhenti pada tuntutan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa pengelolaan haji tidak boleh dipermainkan karena menyangkut cita-cita besar umat Islam.

“Jangan main-main dengan pengelolaan haji, karena terkait dengan cita-cita besar umat Islam,” tegasnya.

Sejalan dengan pesan tersebut, Kemenhaj menekankan penerapan prinsip toleransi nol terhadap korupsi (zero tolerance) dan pencegahan konflik kepentingan (conflict of interest).

Pengelolaan haji dan umrah tidak boleh dijadikan komoditas untuk menguntungkan pihak tertentu. Aparatur dituntut menjaga kepercayaan publik dan memastikan kewenangan digunakan sesuai tanggung jawabnya.

Upaya menjaga tata kelola yang bersih dan akuntabel itu juga mencakup gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Gerakan tersebut disebut sebagai bagian dari langkah untuk mendorong penyelenggaraan haji dan umrah yang bebas dari penyimpangan.

Pegawai Mutasi Dibekali Identitas Kelembagaan

Selain penguatan integritas dan kompetensi, Entry Program Batch II membekali pegawai mutasi dengan pemahaman mengenai sejarah pembentukan Kemenhaj dan identitas kelembagaannya.

Pembekalan itu turut mencakup landasan historis dan strategis penggunaan Pakaian Sarung Lengkap (PSL) sebagai identitas aparatur Kemenhaj.

Program tersebut menjadi bagian dari pengenalan lingkungan dan nilai kelembagaan bagi pegawai yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dengan latar belakang yang beragam, para pegawai dituntut memiliki pemahaman yang sejalan mengenai tanggung jawab dan orientasi kerja di Kemenhaj. Penguasaan tugas perlu disertai komitmen menjaga integritas serta kepercayaan jemaah.

Penegasan Dahnil menempatkan al-amanah dan al-quwwah sebagai dua prinsip penting dalam membangun aparatur yang profesional. Keduanya menjadi bekal agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan dengan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. (***)/diolah dari laman resmi haji.go.id