Demo Jilid II BEM Sumsel, Mahasiswa Desak Buka Anggaran Karhutla Rp100 Miliar

SUMSELTERKINI.CO.ID, – Transparansi penggunaan dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp100 miliar kembali menjadi perhatian serius dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Sumatera Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumsel menggelar aksi jilid II di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/10/2026),

Demo itu merupakan lanjutan untuk menagih keseriusan pemerintah menangani kebakaran dan dampak kabut asap.

Mahasiswa menilai persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan melalui pengerahan personel dan peralatan pemadam.

Mereka juga menuntut keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan di lapangan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak.

Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah lebih serius menangani karhutla yang dampaknya masih dirasakan masyarakat.

Menurut dia, kebakaran dan kabut asap yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan telah memunculkan persoalan serius, terutama terhadap kesehatan warga.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa mempertanyakan klaim ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumsel, mereka kaitkan dengan dampak kabut asap. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan berdasarkan data yang terbuka mengenai kondisi masyarakat terdampak dan langkah perlindungan yang telah dilakukan.

Ada tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta data penanganan karhutla dibuka kepada publik, penggunaan dana bantuan Presiden Rp100 miliar dijelaskan secara transparan, serta pemerintah bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Persoalan anggaran menjadi perhatian, karena mahasiswa ingin mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan sejauh mana dukungannya terhadap penanganan kebakaran di lapangan.

Mereka juga mempertanyakan efektivitas penggunaan teknologi dry ice untuk mengatasi kabut asap. Menurut mahasiswa, pengurangan asap perlu berjalan beriringan dengan pemadaman sumber api agar persoalan tidak terus berulang.

Selain itu, mahasiswa mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan terkait pembakaran lahan.

Sebabm penanganan karhutla harus mencakup upaya pemadaman, pencegahan, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Aksi jilid II ini turut diwarnai ketegangan di lingkungan kantor gubernur. Massa melakukan penyegelan simbolis sebagai bentuk protes setelah dialog dengan pihak pemerintah dinilai belum memberikan jawaban yang diharapkan.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru tidak berada di kantor saat demonstrasi berlangsung karena sedang meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Muara Enim.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani karhutla.

Edward menjelaskan, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Sebanyak lima helikopter water bombing dikerahkan untuk membantu memadamkan api, terutama di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan kawasan yang sulit dijangkau petugas darat.

Pemerintah juga mengerahkan sekitar 12.000 personel yang tersebar di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Selain pemadaman, Pemprov Sumsel menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila terdapat potensi pertumbuhan awan hujan. Teknologi dry ice juga digunakan sebagai bagian dari upaya penanganan kabut asap.

Menurut Edward, penyemaian dry ice dilakukan dua kali sehari, yakni pada siang dan malam hari. Ia menyebut efeknya dapat bertahan hingga empat jam.

Untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah membuka posko kesehatan gratis. Fasilitas tersebut menyediakan pengobatan bagi warga yang mengalami ISPA serta pembagian masker.

Terkait dana bantuan Presiden Rp100 miliar, Edward menyatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla.

Peruntukannya meliputi penyediaan peralatan pemadam, seperti mobil pemadam kebakaran, pompa dan selang, serta mobilisasi personel ke lokasi penanganan. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, pengobatan gratis bagi warga terdampak ISPA, dan pembagian masker.

Penjelasan tersebut menjadi respons Pemprov Sumsel terhadap pertanyaan mengenai penggunaan dana bantuan. Namun, mahasiswa meminta keterbukaan yang lebih terperinci agar masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi anggaran serta mengevaluasi hasil penanganannya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, melakukan peninjauan Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Muara Enim, guna memantau kesiapsiagaan serta koordinasi penanganan karhutla di wilayah Sumsel.(***)