Masih Kemarau, Rapat Banjir Palembang Malah Memanas Gara-gara Ini

SUMSELTERKINI.CO.ID – Belum memasuki musim hujan, tetapi rapat persiapan banjir di Palembang sudah lebih dulu memanas. Wali Kota Palembang Ratu Dewa dibuat berang setelah mendapati salah satu OPD tidak mengirim pejabat yang seharusnya hadir, melainkan hanya staf PPPK.

Ratu Dewa bahkan meminta staf tersebut meninggalkan rapat. Persoalannya bukan semata soal siapa yang hadir, tetapi kemampuan perwakilan tersebut dalam menguasai data teknis wilayah dan kewenangan mengambil keputusan.

Sikap keras itu muncul ketika Ratu Dewa melakukan pengecekan mendadak dalam rapat koordinasi di Dinas PUPR Palembang, Rabu (16/9/2026).

Ia ingin memastikan seluruh jajaran tidak hanya hadir, tetapi benar-benar siap ketika musim penghujan tiba.

“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa.

Ada alasan mengapa persoalan ini dianggap serius. Pemkot Palembang tengah menghadapi pekerjaan besar untuk mengantisipasi genangan di sejumlah ruas jalan. Pemerintah memprioritaskan 12 titik genangan di jalan protokol, selain 28 titik lain yang juga masuk pemetaan.

Artinya, pekerjaan pemerintah bukan hanya menunggu hujan turun lalu memompa air. Sejumlah persoalan infrastruktur sudah lebih dulu ditemukan, mulai dari jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus hingga saluran drainase yang menyempit.

Ratu Dewa meminta pemetaan dilakukan secara lebih detail. Setiap lokasi harus memiliki gambaran penanganan, mulai dari solusi jangka pendek hingga langkah jangka panjang.

Beberapa kawasan yang masuk daftar perhatian di antaranya Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara dan Dharma Agung.

Untuk kondisi darurat, Pemkot Palembang menyiapkan pompa portabel di sejumlah titik. Pemerintah kota juga akan memperkuat koordinasi dengan Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional untuk persoalan yang berkaitan dengan kewenangan kedua instansi tersebut.

Namun, persoalan banjir tidak berhenti pada infrastruktur. Sampah yang menyumbat saluran juga menjadi pekerjaan yang harus dikejar sebelum hujan datang.

Ratu Dewa meminta camat dan lurah turun menggerakkan masyarakat. Ia menekankan pemerintah tidak mungkin mengandalkan petugas PU seorang diri untuk membersihkan seluruh saluran.

“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.

Dengan musim hujan yang diperkirakan memasuki Palembang pada Oktober, waktu persiapan pemerintah tidak bisa dianggap longgar.

Justru karena hujan belum turun, Ratu Dewa ingin persoalan di lapangan sudah dipetakan dan ditangani lebih dulu.

Dan dari ruang rapat itulah satu pesan terlihat jelas, persiapan menghadapi banjir tidak cukup dengan mengirim perwakilan. Pejabat yang bertanggung jawab harus datang membawa data dan siap mengambil keputusan. (***)