Prabowo Bicara 700 BUMN Bakal Ditutup, Penghematan Disebut Bisa Tembus Rp300 Triliun

SUMSELTERKINI.CO.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah kembali memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Sedikitnya 700 BUMN ditargetkan ditutup hingga 31 Desember 2026, dengan harapan dapat menghemat sekitar Rp100 triliun.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan setelah penataan tersebut dilakukan, jumlah BUMN diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi. Pengurangan jumlah BUMN diharapkan dapat memangkas sejumlah biaya yang selama ini harus dikeluarkan negara.

Biaya yang disebut menjadi bagian dari efisiensi antara lain pengeluaran overhead, biaya rutin, serta gaji direksi dan komisaris.

Prabowo berharap penghematan dari penataan BUMN dapat memperbesar ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada masyarakat.

Tak hanya dari BUMN, Prabowo menyebut penghematan pemerintah dari berbagai bidang secara keseluruhan sudah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” ujar Prabowo.

Ia menempatkan efisiensi tersebut sebagai salah satu bagian dari strategi transformasi bangsa yang sedang dijalankan pemerintah. Menurut Prabowo, tujuan akhirnya adalah memastikan sumber daya negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya pemerintah menekan kemiskinan. Ia mengatakan fokus pemerintah adalah mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.

Prabowo mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai. Ia mengatakan perhitungan mengenai strategi yang dijalankan pemerintah telah dilakukan secara cermat, termasuk sampai pada kebutuhan anggarannya.

“Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” katanya.

Selain melakukan efisiensi BUMN, pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan nasional.

Prabowo mengatakan pemerintah tetap membuka kesempatan investasi masuk ke Indonesia. Namun, jika harus menggunakan pinjaman, pemerintah ingin memperoleh pembiayaan dengan bunga serendah mungkin.

Prabowo kemudian mengungkap adanya tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Ia menyebut Menteri Keuangan mendapat tawaran tersebut ketika berada di Washington DC.

Namun, menurut Prabowo, Indonesia memilih menolak tawaran pinjaman tersebut.

“Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ujar Prabowo.

Rencana penutupan ratusan BUMN tersebut kini menjadi bagian dari agenda efisiensi pemerintah hingga akhir 2026. Pemerintah berharap penghematan yang diperoleh dari berbagai langkah tersebut dapat dialihkan untuk membiayai kepentingan masyarakat.