APBD OKI 2027 Dibayangi Ruang Fiskal Terbatas, Program Apa yang Bakal Diprioritaskan?

SUMSELTERKINI.CO.ID – Penyusunan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2027 menghadapi satu tantangan utama yaitu ruang fiskal daerah yang terbatas.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten OKI bersama DPRD harus lebih cermat menentukan program yang akan masuk dalam anggaran tahun depan. Setiap belanja dituntut memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD OKI 2027 antara Badan Anggaran DPRD OKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua I DPRD OKI Febriansyah Wardana mengatakan, kondisi kemampuan keuangan daerah membuat penentuan prioritas menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Dengan kondisi fiskal yang ada, tentu kita harus menentukan prioritas. Anggaran harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” kata Febriansyah.

Menurut dia, program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD 2027 perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD OKI memberikan sejumlah catatan dalam pembahasan KUA-PPAS, terutama menyangkut optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas belanja.

DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten OKI meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak dan retribusi dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Namun, upaya meningkatkan PAD tersebut diminta tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha agar tambahan pendapatan daerah tidak justru menambah beban.

Bupati OKI H. Muchendi mengatakan kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027.

Menurut Muchendi, belanja daerah nantinya diarahkan pada program prioritas dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita ingin setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak. Karena itu, perencanaan harus matang, pelaksanaannya terukur, dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Setelah KUA-PPAS disepakati, Pemerintah Kabupaten OKI akan melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD 2027.

Tahap tersebut akan menjadi ruang untuk menerjemahkan arah kebijakan yang telah disepakati ke dalam program, kegiatan dan alokasi belanja daerah.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, penentuan prioritas menjadi salah satu titik penting dalam pembahasan APBD OKI 2027. Program yang masuk nantinya dituntut bukan hanya sesuai kebutuhan pembangunan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (***)