Belum Ada Murid, Program Sekolah Rakyat Sudah Ribut

Pasalnya pangkal persoalannya bukan ruang kelas atau kurikulum, melainkan pengadaan sepatu siswa yang kini berujung audit internal hingga pencopotan pejabat.

Bahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memutuskan untuk membebastugaskan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Langkah itu diambil di tengah investigasi internal terkait dugaan masalah dalam pengadaan sepatu siswa tahun 2025.

Dua pejabat yang dinonaktifkan, yakni Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Penonaktifan itu menjadi sinyal  polemik pengadaan Sekolah Rakyat tak lagi dianggap hanya isu administratif biasa. Terlebih, program yang dipromosikan sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin kini justru mulai disorot dari sisi tata kelola anggaran.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, belum lama ini.

Kisruh ini bermula setelah muncul sorotan terkait dugaan markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat. Di tengah ramainya kritik publik, Kemensos membentuk tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk melakukan audit internal terhadap proses pengadaan.

Tim tersebut bekerja selama sepekan memeriksa mekanisme dan dokumen pengadaan sepatu siswa tahun 2025.

Hasil awalnya membuat Kemensos mengakui adanya titik rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meski secara umum pengadaan disebut berjalan sesuai prosedur, tim menemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaannya.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi,” kata Agus Jabo.

Besarnya volume proyek dengan tenggat waktu yang sempit disebut menjadi salah satu persoalan utama. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

Karena itu, investigasi internal belum dihentikan. Kemensos masih melakukan pendalaman lanjutan untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan, termasuk kemungkinan selisih antara perencanaan dan realisasi.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, pemerintah memastikan pihak terkait akan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.

Pendampingan

Di tengah tekanan publik yang terus membesar, Kemensos juga mulai meminta pendampingan aparat penegak hukum. Gus Ipul mengungkapkan pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa.

“Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan yang bersih dari korupsi,” ujarnya.

Selain audit internal, Kemensos mulai menyiapkan langkah pembenahan. Sekretaris Jenderal Robben Rico diminta melakukan rasionalisasi anggaran dan memperkuat kapasitas tim pengadaan, sementara Inspektorat Jenderal melanjutkan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan Sekolah Rakyat.

Kasus ini menjadi ujian awal bagi program Sekolah Rakyat yang sejak awal membawa misi besar membantu masyarakat miskin lewat akses pendidikan. Sebab sebelum para siswa masuk kelas, pemerintah kini justru dihadapkan pada pekerjaan rumah paling mendasar: memastikan proyek besar tersebut tidak tersandung persoalan pengadaan sejak dari awal. (***)