PT Pusri Palembang memperkuat kerja sama dengan petani melalui kehadiran dalam Temu Kader Petani serta Pelantikan DPD dan DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi, 20–21 April 2026 di Muaro Jambi.
Kegiatan yang digelar DPD HKTI Jambi itu turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, jajaran HKTI daerah, serta Direktur Keuangan & Umum Pusri Eric J. Rachman.
Rangkaian agenda mencakup silaturahmi pengurus HKTI dengan pemangku kepentingan pertanian, penanaman jagung di Bukit Cinto Kenang Muaro Jambi, penanaman padi di Kabupaten Batang Hari, serta pelantikan pengurus HKTI dan Wanita Tani Jambi. Kegiatan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Arifin.
Pusri menegaskan kehadirannya sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, khususnya di Provinsi Jambi yang menjadi salah satu wilayah tanggung jawab perusahaan.
Direktur Keuangan & Umum Pusri Eric J. Rachman mengatakan kolaborasi dengan organisasi petani penting untuk memperkuat sektor pertanian nasional.
“Pusri tidak hanya sebagai produsen pupuk, tetapi juga mitra strategis petani. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat sinergi dan memastikan distribusi pupuk berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Momentum itu terlihat dalam rangkaian Temu Kader Petani dan pelantikan pengurus HKTI se-Provinsi Jambi yang digelar 20–21 April 2026. Namun di balik seremoni organisasi, agenda lapangan justru menjadi sorotan utama: penanaman jagung dan padi, serta konsolidasi langsung antara produsen pupuk, organisasi petani, dan pemerintah di titik produksi.
Wakil Menteri Pertanian RI yang juga Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, hadir bersama jajaran HKTI daerah dan Direktur Keuangan & Umum Pusri, Eric J. Rachman. Kehadiran lintas sektor ini menandai satu pola baru: kebijakan pangan tidak lagi berhenti di meja administrasi, tetapi diuji langsung di sawah dan lahan tanam.
Jambi merupakan salah satu titik distribusi pupuk bersubsidi yang dikelola Pusri, sehingga setiap dinamika di lapangan menjadi indikator langsung efektivitas sistem nasional.
Pelantikan pengurus HKTI di tingkat provinsi dan cabang dalam agenda ini juga membawa pesan yang lebih teknis daripada politis. Organisasi petani kini diposisikan sebagai simpul data lapangan menghubungkan kebutuhan riil petani dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.
Kegiatan tanam bersama di Muaro Jambi hingga Batang Hari memperlihatkan pendekatan yang lebih operasional: validasi langsung kebutuhan pupuk berdasarkan kondisi tanah, musim tanam, dan pola produksi lokal.
HKTI tidak hanya menjadi organisasi representatif petani, tetapi juga kanal umpan balik (feedback loop) bagi sistem distribusi nasional.
Di tengah isu global seperti gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga pupuk internasional, model kolaborasi di Jambi ini memperlihatkan pendekatan ketahanan pangan tidak lagi hanya soal produksi, tetapi soal logistik yang presisi.
Kunjungan ke pondok pesantren dan keterlibatan komunitas lokal memperluas pendekatan tersebut menjadi lebih sosial menghubungkan produksi pangan dengan basis komunitas yang lebih luas.
Namun inti dari seluruh rangkaian tetap sama: memastikan sistem pupuk bersubsidi tidak bocor di perjalanan antara kebijakan dan lahan.
Pusri menyebut keterlibatan ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekosistem pertanian nasional untuk model sinergi baru antara produsen pupuk, organisasi petani, dan pemerintah.
Jika model ini berjalan efektif, pola serupa berpotensi direplikasi di wilayah lain yang menjadi kantong produksi pangan nasional.(***)
