DI Indonesia, rapat sering kali seperti sinetron kejar tayang, episodenya panjang, ceritanya muter-muter, ending-nya menggantung. Namun Rapat Koordinasi pelaksanaan Sensus Sosial Ekonomi dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa justru memilih jalur sebaliknya, singkat, to the point, dan kalau serius dijalankan, efeknya bisa lebih panjang dari umur baliho kampanye.
“Seluruh kementerian yang kami koordinasikan menekankan pentingnya data statistik sebagai dasar kebijakan,” ujar Ratu Dewa, (Rabu 21/1/2026).
Kalimat ini terdengar normatif, tapi maknanya seperti peringatan keras jangan lagi bikin kebijakan pakai feeling, apalagi pakai katanya.
Mari jujur, pemerintah kita tidak kekurangan data. Yang sering kurang itu keberanian memakai data apa adanya. Banyak angka tampil gagah di slide presentasi, tapi ciut nyalinya ketika harus dijadikan dasar keputusan.
Padahal, data itu bukan benda mati, sebab dibalik satu angka kemiskinan ada cerita dapur yang kadang berasnya pas-pasan. Dibalik satu indikator perumahan ada atap bocor yang cuma ditampung ember.
Kalau datanya salah, pasti jadinya kebijakan bisa terasa seperti obat keras, niatnya menyembuhkan, eh malah efek sampingnya ke mana-mana. kebiasaan ini memang kerap terjadi.
Atas dasar itulah DTSEN hadir untuk merapikan kekacauan. Ia mencoba menyatukan data yang selama ini tercerai-berai, supaya negara tidak lagi gagap membaca warganya sendiri.
Rakor ini memang tidak menghabiskan waktu berjam-jam, tapi jangan salah tafsir. Singkat di ruang rapat justru berarti panjang di lapangan. Nah, Ratu Dewa menegaskan masih dibutuhkan pembekalan lanjutan dari BPS Provinsi agar sensus berjalan optimal.
Bahkan Pemkot Palembang berencana menggelar forum group discussion (FGD) dengan camat dan lurah. Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul ber-AC, melainkan alarm pendataan tidak bisa diserahkan pada formulir semata.
Camat dan lurah adalah saksi hidup kondisi wilayah. Mereka tahu mana warga yang kelihatannya aman, tapi dompetnya sering megap-megap di akhir bulan. Mereka tahu mana rumah yang tampak layak, tapi penghuninya hidup serba menahan.
Akhiri era kebijakan “katanya”
Salah satu penyakit kronis kebijakan publik adalah terlalu percaya pada “katanya.” Katanya bantuan sudah tepat sasaran, terus katanya data sudah valid. Katanya masyarakat puas, dengan masalahnya, “katanya” jadi sering tidak punya bukti selain keyakinan pribadi.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh Wahyu Yulianto, menegaskan data mutakhir sangat penting untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Palembang saat ini.
“Kita terus bersinergi agar data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Oleh sebab itu, BPS dalam hal ini bukan tukang hitung angka semata, mereka seperti rem tangan guna memastikan laju kebijakan tidak kebablasan karena asumsi.
Kerap kali data diperlakukan seperti lemari arsip, rapi, terkunci, dan dibuka hanya saat ada tamu penting. Padahal data itu seharusnya seperti peta di perjalanan jauh dibuka terus, dicek ulang, dan jadi penentu arah.
Ratu Dewa menyebutkan data hasil sensus dan DTSEN akan menjadi referensi OPD, mulai dari Dinas Sosial, Perkimtan, Bappeda Litbang, hingga dinas teknis lainnya.
Hal ini sangat penting, agar kebijakan tidak seperti orkestra tanpa dirigen, masing-masing main sendiri, tapi suaranya tabrakan.
Jadi, dibalik istilah statistik dan indikator itu, sebenarnya ada pesan yang jarang disadari, yaitu mendata warga dengan benar adalah bentuk kepedulian paling dasar dari negara.
Apalagi negara yang rajin mendata itu berarti negara mau repot, mau turun, mau peduli, bahkan mau melihat kenyataan apa adanya.
Sebab, kalau satu nama saja yang tidak tercatat, berarti satu keluarga yang terus terlewat dari bantuan. Sebaliknya, satu data yang tepat bisa menjadi pembuka jalan hidup yang lebih layak.
Mari kita refleksi, rapat itu boleh singkat, tapi dampaknya jangan ikut juga singkat, bisa sia-sia. Angka juga boleh dingin, tapi kebijakan harus hangat dan menyentuh.
Rakor DTSEN di Palembang tujuan akhrinya sebenarnya tak lain untuk pembangunan dan itu juga tidak boleh lagi berbasis kira-kira.
Kalau data sudah benar dan dipakai dengan jujur, kebijakan tidak lagi terasa jauh dari warga. Dan semoga, ke depan, masyarakat Palembang tidak lagi bertanya, “Kenapa saya tidak kebagian?” melainkan cukup berkata, “Akhirnya negara datang juga.” (***)
