Kedaulatan AI Indonesia Bukan Soal Menutup Diri, Ini 4 Kunci agar Tak Jadi Pasar Teknologi Global

SUMSELTERKINI.CO.ID – Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perlombaan kecerdasan artifisial (AI). Teknologi ini berkembang begitu cepat, sementara negara-negara di dunia berlomba membangun talenta, pusat data, kapasitas komputasi, hingga riset yang akan menentukan siapa yang sekadar menggunakan AI dan siapa yang ikut menciptakannya.

Di tengah persaingan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan satu hal penting kedaulatan AI Indonesia bukan berarti menutup pintu dari teknologi global.

Justru sebaliknya, Indonesia perlu memanfaatkan teknologi dan keahlian global sambil membangun kemampuan sendiri di dalam negeri. Tujuannya sederhana, tetapi strategis, Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar bagi teknologi AI yang dibuat negara lain.

Pesan tersebut disampaikan Meutya saat memberikan keynote speech dalam peluncuran NVAITC Joint Center UGM–Indosat Ooredoo Hutchison–NVIDIA di Innovation and Creativity Center (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut Meutya, ukuran keberhasilan Indonesia di era AI bukan hanya seberapa cepat masyarakat dan industri mengadopsi teknologi baru. Yang lebih penting adalah apakah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengadaptasi, dan menghasilkan solusi AI sendiri.

Di situlah persoalan kedaulatan menjadi relevan.

1. Talenta: AI tidak akan banyak berarti tanpa manusia yang mampu menguasainya

Teknologi secanggih apa pun pada akhirnya membutuhkan manusia.

Indonesia bisa membangun pusat data dan menyediakan GPU berperforma tinggi. Namun, semua itu tidak otomatis menghasilkan inovasi jika tidak diiringi orang-orang yang memahami cara mengembangkan dan menerapkan AI. Oleh karena itu, penguatan talenta menjadi salah satu pekerjaan paling penting.

Kemkomdigi bersama UGM mengembangkan Artificial Intelligence Talent Factory (AITF), yang diarahkan untuk melahirkan AI Practitioner dan AI Specialist. Pembelajarannya tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi menggunakan studi kasus dunia nyata dengan pendampingan akademisi internasional dan praktisi industri.

Angkatan kedua AITF juga diluncurkan dalam kesempatan tersebut. Yang menarik, talenta yang dibangun tidak diarahkan hanya untuk mengejar pekerjaan di industri teknologi. Mereka didorong untuk melihat persoalan Indonesia sebagai ruang untuk berinovasi.

Bencana, pertanian, dan kesehatan misalnya, menjadi bidang yang mulai disentuh melalui pengembangan solusi berbasis AI.

Artinya, pertanyaan yang ingin dijawab bukan lagi hanya “bisakah orang Indonesia menggunakan AI?”, tetapi “masalah apa di Indonesia yang bisa diselesaikan dengan AI?”

2. GPU: Punya ide saja tidak cukup

Ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan AI, yaitu komputasi.

Model AI membutuhkan daya komputasi besar untuk dilatih dan dikembangkan. Tanpa akses terhadap kapasitas tersebut, talenta dan peneliti bisa memiliki ide bagus tetapi kesulitan mengujinya pada skala yang dibutuhkan.

Oleh sebab itu, akses komputasi menjadi bagian penting dari agenda kedaulatan AI. Melalui GPU Merdeka, mahasiswa dan peneliti memperoleh akses terhadap komputasi berperforma tinggi dengan model GPU-as-a-Service.

Langkah ini penting karena kemampuan AI sebuah negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki algoritma terbaik, tetapi juga oleh siapa yang memiliki akses terhadap infrastruktur untuk mengembangkan dan mengujinya.

Dengan kata lain, talenta membutuhkan tempat untuk bereksperimen, dan inovasi membutuhkan mesin untuk tumbuh.

NVAITC Joint Center menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kebutuhan tersebut dengan kekuatan perguruan tinggi, industri, mitra teknologi, dan pemerintah.

3. Riset: Jangan berhenti pada kemampuan memakai teknologi orang lain

AI yang dipakai Indonesia hari ini sebagian besar lahir dari ekosistem riset dan perusahaan di negara lain. Tidak ada yang salah dengan menggunakan teknologi tersebut. Bahkan, kolaborasi global tetap diperlukan.

Persoalannya muncul jika kemampuan Indonesia berhenti pada tahap menjadi pengguna. Menurut Meutya, Indonesia perlu memperkuat riset dan inovasi agar teknologi yang diadopsi dari luar dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Di sinilah perguruan tinggi memiliki peran besar. Kampus tidak cukup hanya mencetak lulusan yang siap bekerja. Perguruan tinggi juga harus menjadi tempat lahirnya penelitian yang menjawab persoalan nyata, menghasilkan prototipe, dan pada akhirnya bisa digunakan masyarakat maupun industri.

Sejumlah proyek yang disebut Meutya menunjukkan arah tersebut. Ada Tech4Disaster untuk mendukung mitigasi bencana, SmartAgri diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi irigasi, serta e-Nose TB  dikembangkan untuk membantu skrining tuberkulosis secara non-invasif.

Terlepas dari tahap pengembangan masing-masing, pendekatan ini menunjukkan satu hal, AI tidak harus berhenti sebagai teknologi yang terlihat canggih. Nilainya justru muncul ketika teknologi tersebut menyelesaikan persoalan yang nyata.

4. Ekosistem: Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar proyek AI

Oleh sebab itu, membangun AI tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Universitas punya peneliti dan talenta. Industri punya kebutuhan dan pengalaman implementasi. Perusahaan teknologi menyediakan infrastruktur dan teknologi. Pemerintah membuat kebijakan dan membangun lingkungan yang memungkinkan semuanya bergerak bersama.

NVAITC Joint Center ditempatkan sebagai bagian dari inisiatif Indonesia AI Center of Excellence yang dipimpin Kemkomdigi untuk mempercepat riset, inovasi, dan pengembangan talenta AI.

Ini penting karena perlombaan AI bukan perlombaan satu proyek. Yang sedang diperebutkan adalah ekosistem.

Negara yang memiliki talenta tetapi tidak punya industri akan kesulitan mengubah riset menjadi produk. Negara yang punya industri tetapi kekurangan peneliti akan bergantung pada teknologi luar. Negara yang punya keduanya tetapi tidak memiliki infrastruktur komputasi juga akan menghadapi keterbatasan. Semua bagian harus tumbuh bersama.

Kedaulatan bukan berarti berjalan sendirian

Di sinilah pesan Meutya tentang kedaulatan AI menjadi menarik. Indonesia tidak harus membuat semua teknologi sendiri. Tidak pula harus mengisolasi diri dari perusahaan dan negara yang sudah lebih maju dalam pengembangan AI.

Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan kerja sama global tanpa kehilangan kemampuan nasional. Kolaborasi dengan NVIDIA, misalnya, bukan berarti Indonesia kehilangan kedaulatan.

Justru teknologi kelas dunia dapat menjadi sarana untuk mempercepat peningkatan kemampuan di dalam negeri, selama talenta, riset, dan nilai tambahnya juga berkembang di Indonesia.

Prinsipnya adalah bekerja sama dengan dunia, tetapi membangun kemampuan untuk berdiri semakin kuat dengan kaki sendiri.

Ekonomi digital besar, tetapi jangan berhenti sebagai angka

Urgensinya semakin terasa jika melihat besarnya ekonomi digital Indonesia.

Meutya mengutip laporan e-Conomy SEA 2025 yang mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$99 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai US$340 miliar pada 2030.

Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya peluang yang tersedia. Tetapi ukuran pasar saja tidak cukup.

Aktivitas digital harus diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, investasi yang lebih efisien, lapangan kerja berkualitas, inovasi, serta kemampuan teknologi yang semakin kuat.

Hal itu juga berkaitan dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 dan menjadikan ekonomi digital berkontribusi 19 persen terhadap PDB pada 2045.

AI diharapkan tidak hanya menjadi teknologi yang ramai dibicarakan, tetapi salah satu mesin yang membantu target tersebut menjadi kenyataan.

Kemkomdigi menempatkan transformasi digital dalam tiga agenda besar, Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

Konektivitas dan infrastruktur digital harus tersedia. Ekonomi dan produktivitas harus tumbuh. Pada saat yang sama, data, keamanan sistem, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga.

Pertaruhan sebenarnya: Indonesia mau menjadi apa?

Pada akhirnya, perdebatan tentang kedaulatan AI bukan sekadar soal siapa yang memiliki GPU paling banyak atau siapa yang membangun model AI paling besar.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ketika AI mengubah cara dunia bekerja, Indonesia ingin berada di posisi mana?

Menjadi pasar yang besar dengan teknologi yang sebagian besar dibuat orang lain?

Atau menjadi negara yang memiliki talenta, riset, infrastruktur, dan perusahaan yang mampu ikut menciptakan teknologi serta menentukan bagaimana teknologi itu digunakan?

NVAITC Joint Center adalah salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Keberhasilannya nanti bukan hanya diukur dari gedung, perangkat, atau jumlah program yang diluncurkan. Ukurannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: apakah lahir talenta yang benar-benar kompeten, penelitian yang dipakai, solusi yang menyelesaikan masalah masyarakat, serta inovasi dan kekayaan intelektual yang tumbuh di Indonesia.

Sebab, kedaulatan AI pada akhirnya bukan tentang menutup diri dari dunia. Kedaulatan adalah kemampuan untuk masuk ke dunia teknologi global bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sebagai pihak yang ikut menciptakan dan menentukan masa depannya.

“Let us build AI in Indonesia, for Indonesia,” kata Meutya. (***)