Posko Semeru Memberikan Bantuan Sektor Pendidikan Anak-anak

POS Komando (Posko) memastikan pelayanan dasar warga terdampak terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, kesehatan hingga sektor pendidikan. Kegiatan belajar-mengajar tidak boleh berhenti meskipun dalam kondisi darurat. Ini menjadi salah satu kebijakan pembelajaran paska erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Drs. Agus Salim, M.Pd. menyampaikan pihaknya telah bergerak sejak awal untuk merespons kebutuhan pendidikan di wilayahnya. Ia mengatakan, kebijakan yang ditekankan pada sektor ini yaitu proses pembelajaran pada wilayah terdampak bersifat situasional dan kondisional. Hal tersebut mengingat kondisi yang dihadapi setiap anak berbeda dan fasilitas pendidikan yang terbatas setelah sarana dan prasarana terdampak bencana.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang bersama berbagai pihak telah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara darurat. Pada hari ini, Selasa (14/12), Pos Komando Penanganan Darurat Dampak Awan Panas dan Guguran Erupsi Gunung Semeru melaporkan dinas terkait dengan bantuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan bantuan berupa tenda untuk proses belajar-mengajar. Dinas Pendidikan bersama Sekretariat Nasional Sekolah Pendidikan Aman Bencana dan organisasi non pemerintah meluncurkan program ‘Yuk Kembali Sekolah’ sehingga anak didik dapat kembali bersekolah.

“Kami dan jejaring mitra pendidikan yang tergabung dalam klaster pendidikan, berharap agar proses pendidikan tidak terhenti walaupun dalam situasi darurat,” ujar Nasrus Syukroni, Emergency Response Spesialist Plan Indonesia, di Kabupaten Lumajang, pada Selasa (14/12).

Lebih lanjut, ia menyampaikan sekitar dua ribu anak dari 24 sekolah terdampak harus tetap mendapatkan akses ke pendidikan.

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah mengeluarkan surat intruksi untuk segera kembali sekolah,” tambahnya.

Pada masa tanggap darurat, dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan penilaian akhir semester (PAS) susulan kepada anak didik yang terdampak erupsi Semeru.

Berdasarkan data dinas pendidikan, sebanyak 24 sekolah tidak dapat digunakan karena bangunan terdampak material vulkanik. Sedangkan sejumlah sekolah dimanfaatkan sebagai pos pengungsian warga terdampak. Identifikasi dari dinas pendidikan, sebanyak 21 sekolah yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Untuk memenuhi fasilitas pendidikan karena kondisi tersebut, klaster pendidikan mendirikan tenda sekolah darurat. Pada Senin kemarin (13/12), pembelajaran darurat di wilayah Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro telah dilakukan oleh dinas pendidikan.

Data Terkini

Sementara itu, data Posko per hari ini, Selasa (14/12), pukul 18.00 WIB, total jumlah pengungsi sebanyak 10.158 jiwa. Populasi warga terdampak tersebar di 151 titik pengungsian. Konsentrasi para penyintas teridentifikasi di 19 titik yang berada di tiga kecamatan, yaitu Candipuro 8 titik dengan 4.156 jiwa, Pasirian 7 titik (1.518) dan Pronojiwo 4 titik (1.056).

Titik-titik lain tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang serta 4 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Malang 9 titik dengan 344 jiwa, Blitar 1 titik (20), Jember 3 titik (13) dan Probolinggo 1 titik (11).

Korban meninggal sebanyak 48 jiwa, sedangkan luka berat 18 jiwa.

Dampak kerusakan material, tercatat sementara rumah rusak ringan di Desa Sumberwuluh sebanyak 505 unit, sedangkan di Desa Pronojiwo rusak ringan 85 unit serta rusak berat mencapai 437 unit. Sedangkan fasilitas umum rusak sebanyak 44 unit, termasuk bangunan sekolah 24 unit. Fasum rusak lainnya yaitu jembatan, tempat ibadah dan sarana kesehatan.

Dalam upaya penanganan darurat hingga hari kesebelas, BNPB masih melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dan Posko. Pada hari ini, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. bertolak ke Surabaya dan melanjutkan menuju Kabupaten Lumajang dari arah Malang. Kepala BNPB ingin memastikan penanganan darurat juga dapat berjalan optimal di sisi Pronojiwo dan berlanjut pada tahap transisi darurat ke pemulihan.BNPB (***)