PALEMBANG kota tua, seni muda, kalimat ini bukan hasil perenungan dini hari, tapi celetukan seorang seniman Palembang saat ditanya soal Perda Kesenian. Ia tertawa pendek, lalu nyeletuk, “Kalau nunggu Perda, kami bisa keburu botak duluan”
Palembang memang kota tua, sejarahnya panjang, ceritanya tebal, bukti arkeologinya tidak sedikit. Namun, dalam urusan seni, kota setua ini justru bergerak seperti anak muda yang baru pegang motor, ngebut, nekat, dan kadang lupa helm. Sementara regulasi dalam hal ini Perda Kesenian jalannya santai, rapi, tapi sering terlambat sampai tujuan.
“Perda itu penting, tapi jangan sampai seni disuruh puasa gara-gara aturan belum turun,” kata Muhammad Nasir, Ketua Dewan Kesenian Palembang. Nada bicaranya datar, tapi pesannya tegas. Menurutnya, DKP memilih bergerak dulu karena seni tidak bisa menunggu siklus politik. “Inspirasi itu tidak kenal Propemperda,” katanya sambil tersenyum.
Statemen ini bukan basa-basi, sepanjang 2024–2025, aktivitas seni di Palembang justru padat. Puisi digelar di ruang publik, mural difasilitasi agar tembok kota tidak cuma jadi korban coretan random, parade bunyi digelar supaya Palembang ingat ia punya irama selain klakson. UMKM dilibatkan, kampus diajak kolaborasi, mahasiswa magang, anak-anak sekolah diperkenalkan seni sejak dini.
“Kalau kami diam, kota ini sunyi,” ujar Fadly Lonardo, Sekretaris DKP. Ia bilang, banyak kegiatan seni lahir dari kegelisahan, bukan dari anggaran. “Kami ini sering kerja pakai logika gotong royong. Kadang patungan, kadang ngutang nama dulu.”
Nada serupa datang dari seniman senior Palembang yang sudah puluhan tahun makan asam garam panggung. “Zaman dulu kami manggung pakai lampu pinjam. Sekarang lampunya sudah ada, tapi aturannya belum,” katanya sambil tertawa getir. Ia menegaskan, Perda bukan untuk mengatur gaya berkarya, tapi untuk memastikan seni tidak selalu bergantung pada belas kasihan momentum.
Pertanyaan soal Perda Kesenian pun muncul berulang-ulang. Sudah ada naskah akademik, sudah audiensi dengan DPRD, sudah masuk pembahasan, tapi belum juga disahkan. “Perda ini seperti lagu yang sudah sering diputar, tapi belum pernah dinyanyikan,” kata seorang pegiat teater.
Bandingkan dengan daerah lain, misalnya Jogja, seniman fokus mikir karya, di Palembang, seniman mikir karya sambil mikir tempat, mikir dana, mikir izin,” itu bukan soal kualitas seniman, tapi soal ekosistem.
Solo dan Yogyakarta sering jadi contoh. Di sana, seni tradisi punya kalender tetap. Wisatawan bisa menyesuaikan jadwal liburan. Di Palembang, banyak pertunjukan masih bergantung undangan atau acara seremonial. Kalau ada event, seni muncul. Kalau tidak, ya disimpan dulu.
Tapi justru dalam kondisi serba belum itulah seni Palembang terlihat paling keras kepala, dalam arti positif. Tradisi tidak diperlakukan seperti barang museum. Wayang Palembang, Dulmuluk, syarofal anam, Irama Batanghari Sembilan terus diupayakan tampil berdampingan dengan mural, film, podcast, dan diskusi kampus.
Tradisi itu bukan untuk dipajang, tapi dimainkan, kalau cuma disimpan, dia akan mati pelan-pelan.
Masuk ke soal Gedung Kesenian Palembang, harapan mulai terlihat. Gedung yang dulu sering kosong kini mulai diisi. “Target kami jelas, ada jadwal tetap, kata Nasir. Ia ingin siapa pun warga Palembang, mahasiswa, sampai wisatawan bisa membuka kalender dan tahu, seni apa yang bisa ditonton.
Program seniman masuk sekolah juga mulai digagas. “Anak-anak sekarang hafal YouTuber, tapi belum tentu kenal Dulmuluk,” katanya lagi karena itu, seni harus hadir lebih awal, bukan menunggu mereka dewasa dan sibuk.
Namun semua ini kembali ke satu titik krusial, keberlanjutan yaitu semangat itu ada batasnya, kalau semua terus pakai idealisme, lama-lama bisa tumbang.
Oleh sebab itu, seni itu memang bisa hidup tanpa Perda, dan Palembang sudah membuktikannya. Tapi negara tidak boleh menjadikan itu alasan untuk terus menunda. Justru karena seni sudah berjalan, regulasi harus menyusul, bukan sekadar mengapresiasi dari jauh.
Kalau seni mati, kota ikut mati, Palembang kota tua, seni muda, sekarang ujiannya ada pemerintah, mau ikut bergerak cepat, atau tetap santai sambil membiarkan seniman terus berlari sendirian. Karena satu hal sudah jelas seninya tidak mau pensiun, dan publik sudah siap menonton, tinggal payung hukumnya, mau turun atau terus digantung di langit kebijakan? (***)
