KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), mengajukan anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muratara pada 2020 mendatang.
Jumlah usulan ini, meningkat Rp 7 miliar, dibanding pelaksanaan Pilkada yang sama pada 2015 lalu, yang hanya sebesar Rp 25 miliar untuk pelaksanaan Pilkada.
“Kita sudah mengajukan anggaran Pilkada sebesar Rp 32 miliar, dan saya rasa di Sumsel paling murah, Pilkada dulu tahun 2015 hanya Rp 25 miliar. Dimana kenaikan ini mungkin harga dipasar beda dan ada penyesuaian kenaikan,” kata ketua KPU Muratara Agus Mariyanto.
Menurut Agus, pihaknya sekarang lagi menyiapkan menyempurnakan anggaran yang diajukan ke Pemda, dan terus melakukan komunikasi. “Intinya semuanya sudah dipersiapkan dan menunggu PKPU saja,” capnya.
Diterangkan Agus, nantinya anggara Pilkada yang murni bersumber dari APBD induk Kabupaten Muratara tersebut, akan tersebar penggunaannya disetiap tahapan yang ada. Termasuk dilogistik dan honor penyelenggara pemilu yang akan dirasa paling banyak serapannya.
“Anggaran itu tersebar diseluruh tahapan pilkada, tapi jumlah pastinya saya lupa. Tapi nanti pas atensi masih ada perubahan, sebab belum dibahas di APBD induk 2020, karena sifatnya baru usulan belum ada kesepakatan dari DPRD dan Pemda,” bebernya.
Selain serapan pada logistik dan honor penyelenggara pemilu, anggara juga akan ada pada biaya cek kesehatan pasangan calon nantinya, yang dibebankan ke anggaran KPU Muratara.
“Kita nanti mengajukan beberapa sekian pasang calon, untuk pemeriksaan kesehatan kalau dulu tidak tahu saya ada tidak,” ungkapnya.
Ditambahkan Agus, beberapa prioritas nanti yang akan dilakukan pihaknya, antara lain penyempurnaan daftar pemilih yang selama ini tak dipungkiri jadi biang masalah, dengan waktu yang cukup panjang untuk perbaikan DPT, ia yakin daftar pemilih nanti akan lebih sempurnah dibanding sebelumnya.
“Mengingat sistem di KPU semakin baik, nantinya ada pemuktahiran data dan berkelanjutan. Kedua, DPT final kalau dulu dibatasi hingga H-30, tapi sekarang H-3 sampai proses perbaikan dan mungkin butuh- butuh biaya cek kelapangan, pemilih ganda dan sebagainya,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memperbanyak sosialisasi ke masyarakat, untuk tetap mempertahankan partisipasi pemilih di Pilkada Muratara, mengingat ada kejenuhan dari masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nanti.
“Jadi, kita akan perbanyak disosialisasi karena masyarakat hampir jenuh, mengingat pada tahun 2018 ada Pilgub Sumsel, 2019 Pileg dan Pilpres serentak dan pada tahun 2020 nanti akan ada Pilkada Muratara. Mungkin ada kejenuhan pada Pemilu serentak 2019 yang ada lima surat suara dicoblos di pemilu serentak dan Pilgub 2018 baru berlalu, kemudian Pilkada Muratara 2015 yang belum terasa lama, sehingga akan ada inovasi- inovasi baru dengan proses sosialisasi nantinya,” ungkapnya.
Dilanjutkan Agus, pada Pileg dan Pilpres April 2019 lalu, angka partisipasi masyarakat Muratara yang menggunakan hak pilihnya, untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin RI 5 tahun kedepan.
“Pileg kemarin sebesar 82 % karena berbarengan dengan Pilpres. Sementara Plkada 2015 lalu sebesar 67 %, maka kita takut partisipasi nanti menurun apalagi jumlah TPS juga akan dikembalikan sebelum pemilu 2019. Soal target Pilkada 2020 nanti, kita akan melihat target KPU RI dan akan mengikutinya,” tandas Agus Mariyanto.
Sementara Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengungkapkan, jika sebagian KPU Kabupaten di Sumsel yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, telah mengajukan anggaran Pilkada dan ada juga yang masih dibahas.
“Masih dalam proses, kalau jumlahnya saya belum tahu yang mana terbesar, dan terkecil. Tetapi dipastikan semuanya menggunakan APBD Kabupaten dan tidak ada anggaran dari APBN,” pungkas Kelly.[**]
Penulis : one
