Rabu, 21 Okt 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Peradilan yang Independen, Buat Indeks Demokrasi Indonesia Semakin Membaik

Peradilan yang Independen, Buat Indeks Demokrasi Indonesia Semakin Membaik

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Rabu, 23 Feb 2022
  • visibility 2.642
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

IKLIM demokrasi Indonesia sekarang ini semakin membaik. Indeks demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) beberapa waktu lalu di London, Inggris, Indonesia termasuk negara dengan kinerja bagus dalam peningkatan demokrasi yang memberikan ruang berekspresi bagi warganya.

Menurut laporan lembaga media yang bergengsi itu, indeks demokrasi di Indonesia mencatat peningkatan terbesar kedua secara global – setelah Zambia. Pada 2020, indeks demokrasi Indonesia masih berada di peringkat 64. Pada 2021 lalu, peringkat RI melesat ke peringkat 52 dari 167 negara yang dikaji EIU.

Laporan indeks demokrasi Indonesia sepanjang 2021 itu, menunjukkan skor rata-rata 6,71. Skor itu naik dibandingkan dengan 2020, yakni 6,30. Penghitungan dari skala 0-10, makin tinggi skor, semakin baik iklim demokrasi suatu negara.

Di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia mengungguli Filipina (6,62), Singapura (6,23), dan Thailand (6,04). Namun iklim demokrasi Indonesia masih di bawah Malaysia (7,24) dan Timor Leste (7,06).

Adalah Norwegia, dinobatkan sebagai negara paling demokratis di dunia dengan skor indeks demokrasinya tertinggi, yaitu 9,75. Capaian itu menjadikan Norwegia sebagai negara kampiun demokrasi sejagat dua kali berturut-turut. Pada 2020 silam, Norwegia meraih skor 9,81.

Indeks demokrasi tertinggi berikutnya adalah Selandia Baru (9,37), Finlandia (9,27), Swedia (9,26) dan Islandia (9,18). Negara yang selama ini dikenal sangat demokratis seperti Amerika Serikat, ternyata hanya mencatat skor 7,85 dan masih di bawah Perancis (7,99).

Sementara Afghanistan tercatat sebagai negara paling tidak demokratis. Negara itu menggeser Korea Utara dengan skor 0,32. Adapun lima negara paling bawah dalam indeks demokrasi 2021 adalah Republik Afrika Tengah (1,43), Republik Demokratik Kongo (1,40), Korea Utara (1,08), Myanmar (1,02), dan Afghanistan (0,32).

Dampak Pandemi COVID1-9

Sebenarnya, sebagian besar negara yang diteliti mengalami kemunduran demokrasinya – di antaranya faktor yang paling signifikan adalah gegara pandemi COVID-19. Banyak pemerintahan – termasuk pemerintahan negara yang maju demokrasinya – harus melaksanakan kebijakan yang represif terhadap sebagian besar warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam upaya mengendalikan COVID-19.

Namun ada juga faktor lain yang memberikan kontribusi menurunnya indeks demokrasi.

Sebut saja Spanyol misalnya yang kini masuk dalam kategori negara yang cacat demokrasinya. Hal itu karena sistem peradilan di Negeri Matador sudah dianggap tidak lagi independen. Negara lain yang juga menurun indeks demokrasinya adalah Inggris.

Ada lima aspek yang diukur oleh EIU untuk menentukan indeks demokrasi sebuah negara, yaitu fungsi pemerintah, kebebasan sipil, partisipasi politik, proses elektoral, dan pluralisme.

Dari kelima aspek yang diteliti, skor Indonesia meningkat pada tiga aspek, yakni fungsi pemerintah, meningkat dari skor 7,50 di tahun 2020 menjadi 7,86 di tahun 2021, kebebasan sipil, naik dari skor 5,59 menjadi 6,18, dan aspek partisipasi politik, melesat dari skor 6,11 menjadi 7,22.

Namun begitu, ada dua aspek yang tetap stagnan – dibandingkan dengan tahun sebelumnya – yakni proses elektoral dan pluralisme, skornya tak beranjak masih di angka 7,92.

Menurut Joan Hoey, Editor EIU yang menyusun Laporan Indeks Demokrasi 2021, faktor sistem peradilan di Indonesia memberikan kontribusi terhadap membaiknya iklim demokrasi.

Ia memberi contoh keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan warga terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Keputusan MA mencerminkan peradilan yang independen dalam menghadapi intervensi Pemerintah RI.

Hal lain yang juga membawa dampak terhadap kehidupan demokrasi di negeri ini adalah keputusan Presiden RI Joko Widodo, untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik, termasuk anggota partai politik yang kecil, mantan personel militer, dan tokoh agama, masuk dalam kabinetnya. Hal itu sangat kondusif untuk membangun konsensus dan kompromi di antara berbagai kubu kekuatan sosial – politik yang ada di negeri ini.

“Laporan Indeks Demokrasi 2021 EIU itu juga mencerminkan dampak negatif COVID-19 yang berimbas terhadap kehidupan demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia selama dua tahun berturut-turut,” ujar Joan.

Dalam laporannya, EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, yaitu rezim demokrasi penuh (full democracy), rezim demokrasi cacat (flawed democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter (authoritarian).

Negara-negara dengan skor tertinggi yang disebut di atas dapat dikelompokkan sebagai negara demokrasi penuh, yakni negara dengan sistem pemerintahan yang prima dalam memberikan pelayanan publik, sistem peradilan dan penegakkan hukum yang baik, serta kehidupan media massa yang independen.

Kondisi sebaliknya pada negara-negara yang diklasifikasikan masuk dalam negara dengan rezim otoriter. Di negara seperti Afghanistan dan Korea Utara praktis tidak ada kehidupan yang demokratis, kekuasaan yang sangat sentralistik, tidak ada penegakan hukum, dan media massa dikontrol sepenuhnya.

EIU juga mengelompokkan Tiongkok di peringkat 148 dengkan skor 2,21 dan Rusia di peringkat 124 dengan skor 3,24 sebagai negara otoriter, bersanding dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain dan Yaman.

Meski kehidupan demokrasi semakin membaik namun EIU masih mengklasifikasikan Indonesia – termasuk Amerika Serikat dan Spanyol – kedalam kelompok negara dengan predikat demokrasi cacat. Kendati masuk dalam kategori demokrasi cacat, Indonesia tercatat sudah memiliki sistem pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil.

Menurut EIU Indonesia masih memiliki catatan rapor merah dalam praktik kebebasan pers yang terbatas, budaya politik yang antikritik, dan masih rendahnya partisipasi politik warga.

Namun begitu, seperti kata Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, “Perlu diapresiasi penilaian terhadap iklim demokrasi Indonesia yang terus membaik,’’ katanya.
InfoPublik (***)

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Pertemuan Lintas Sektor, 3 Penyakit Ini yang Dibahas OKI

    Perkuat Pertemuan Lintas Sektor, 3 Penyakit Ini yang Dibahas OKI

    • calendar_month Jumat, 5 Mei 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.274
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pertemuan lintas sektor untuk memperkuat komitmen dalam akselerasi pencegahan maupun untuk menanggulangi penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis (TB) dan malaria. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya target eliminasi HIV/AIDS, TB dan malaria pada 2030. Bupati melalui Asisten bidang Administrasi Umum, Hj. Nursulla, S.Sos., M.Si menyampaikan untuk mencapai target eliminasi di […]

  • Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Pandangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel 2022

    Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Pandangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel 2022

    • calendar_month Senin, 5 Jun 2023
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.100
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, Palembang – Rapat Paripurna LXIV (64), Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam.acara penyampaian penjelasan rancangan peratiran daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022, berjalan sukses. Sidang dipimpin langsung Hj RA Anita Noeringhati. SH. MH., wakil pimpinan H Muchendi Mahzarekki., serta Hj Kartika Sandra Desi, […]

  • Presiden Resmikan Bandara  Ngloram Jateng

    Presiden Resmikan Bandara Ngloram Jateng

    • calendar_month Jumat, 17 Des 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 783
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandara Ngloram yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (17/12/2021). “Alhamdulillah pada hari ini kita sudah meresmikan pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, Jateng yang telah selesai,” ujar Presiden Jokowi melalui siaran virtual. Pada kesempatan kali ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, Bandara Ngloram akan mempercepat aktivitas […]

  • Jadi Tuan Rumah Pertikara 2022, Wagub Sumsel : ‘Malu Bro, Kalau Kita Tidak Siap’

    Jadi Tuan Rumah Pertikara 2022, Wagub Sumsel : ‘Malu Bro, Kalau Kita Tidak Siap’

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 817
    • 0Komentar

    WAKIL Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Waka Mabida) Gerakan Pramuka Sumsel melantik pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumsel Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2017-2022 di Griya Agung, Kamis (16/1/2020). Kepada puluhan pengurus yang baru dilantik, Mawardi dengan sungguh-sungguh berharap agar mereka mulai melakukan persiapan Sumsel sebagai tuan rumah Perkemahan […]

  • Iman Masjid Asal RI untuk UEA Diseleksi, Asa Kemenag Jadi Duta Indonesia & Pahlawan Devisa

    Iman Masjid Asal RI untuk UEA Diseleksi, Asa Kemenag Jadi Duta Indonesia & Pahlawan Devisa

    • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 878
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggelar Seleksi Tahap II Imam Masjid asal Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA) di Jakarta, Kamis-Senin, 7-11 Oktober 2021. Dalam seleksi ini, Kemenag menghadirkan dua penguji dari UEA, yakni Syekh Omar Habtour Theeb Saif Al-Derei dan Syekh Taleb Muhamed Yousef Al-Mahrooq Al-Shehhi. “Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah UEA melalui […]

  • PT Intimegah vs Rusli, Begini Cara Disnakertrans Muba Jaga Keadilan

    PT Intimegah vs Rusli, Begini Cara Disnakertrans Muba Jaga Keadilan

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 2.859
    • 0Komentar

    DI MUSI Banyuasin ini, persoalan hubungan industrial itu kadang datangnya bukan pakai alarm atau sirine. Namun datangnya pelan, diam, malu-malu, lalu mendadak jadi besar seperti rumput liar di pekarangan, awalnya cuma sehelai, eh… tahu-tahu sudah setinggi betis. Dan ketika rumput itu sudah mulai menggesek ujung celana, barulah semua orang nyari siapa yang punya alat potong. […]

expand_less
WordPress Archive BS GMaps PRO – Google Map Widget for Elementor BS Input – Social Login and Register Popup With Shortcode & Site Locker Btext – Creative Portfolio & Digital Agency WordPress Elementor Theme Btourq – WordPress News Magazine Theme Bubup — Kids Store & Baby Shop Elementor Template Kit BUCKET A Digital Magazine Style WordPress Theme Budapest – Minimal Multi-Purpose Portfolio WordPress Theme Buddy: Simple WordPress & BuddyPress Theme BuddyApp – Mobile First Community WordPress Theme BuddyBoss Platform Pro