Kamis, 12 Nov 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Terkait Penyataan DIRUT SOM, Masyarakat Peduli SFC Protes Keras

Terkait Penyataan DIRUT SOM, Masyarakat Peduli SFC Protes Keras

  • account_circle Irwan Wahyudi
  • calendar_month Rabu, 12 Sep 2018
  • visibility 894
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG –  Nasib Sriwijaya FC untuk terus berprestasi di Kasta tertinggi di Indonesia sepertinya banyak rintangan, pasalnya pernyataan Direktur Utama PT Sriwijaya Optimistis Mandiri (SOM) yang menyatakan bahwa Elang Andalas sesungguhnya bukan milik Pemerintah Provinsi Sumsel mengundang protes keras oleh Masyarakat Peduli SFC.

Menurut Ketua Tim Advokasi Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Sriwijaya FC, Muhammad Arif Gunawan pihaknya memprotes pernyataan itu karena 58 persen saham Sriwijaya FC masih dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Sriwijaya FC belum dikelola secara profesional. Dan lebih separuh saham Sriwijaya FC merupakan milik pemerintah daerah,”ungkapnya, Rabu (12/9/2018).

Sementara 42 persen saham lainnya, merupakan milik tiga orang, terdiri dari Muddai Madang, MC Baryadi (mantan Manajer Sriwijaya FC) dan Bakti Setiawan (penggagas berdirinya Sriwijaya FC).

“Yang kita ketahui bersama bahwa saham 58 persen Sriwijaya FC masih dimiliki Pemerintah Sumatera Selatan melalui Yayasan Sekolah Sepakbola. Memang ada saham mereka (Muddai Madang, Baryadi dan Bakti), tapi mayoritas milik pemerintah daerah,” tegasnya.

Arif meminta agar semua pihak sadar jika ada dana yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 6 miliar saat pembelian klub dari Persijatim menjadi Sriwijaya FC.

Pihaknya juga siap untuk membuktikan dengan data serta menemui DPRD guna mempertanyakan pengeluaran anggaran tim. Karena bagaimanapun ada anggaran dari APBD yang dikeluarkan untuk Sriwijaya FC.

“Kami juga akan mendorong dan mendesak Gubernur terpilih Herman Deru bersama DPRD agar segera membuat Perda. Intinya menjadikan Sriwijaya FC sebagai BUMD. Sriwijaya FC ini kebanggaan kita, milik masyarakat Sumatera Selatan,” kata Arif.

Menurut Arif, sejak Persijatim di take over dan berubah nama jadi Sriwijaya FC, sudah banyak dana APBD Sumsel yang dikeluarkan. Sriwijaya FC juga tidak bisa lepas secara penuh dan dikelola secara profesional.

Jikapun Sriwijaya FC dikelola oleh PT Sriwijaya Optimis Mandiri, saham mayoritas Elang Andalas masih milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 58 persen.

“Kalau proses ini benar dan sesuai aturan hukum, tentu kami tidak akan permasalahkan. Kalau memang ada yayasan yang mengelola Sriwijaya FC secara profesional, coba jelaskan ke kami kapan pengambilalihannya?,” ungkap Arif.

  • Penulis: Irwan Wahyudi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Serahkan LKPD Unauditied, Muba Masih Tercepat di Indonesia & Sumsel, BPK : Seharusnya APBD  yang Kecil Lebih Cepat

    Serahkan LKPD Unauditied, Muba Masih Tercepat di Indonesia & Sumsel, BPK : Seharusnya APBD yang Kecil Lebih Cepat

    • calendar_month Jumat, 7 Jan 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 806
    • 0Komentar

    PEMERINTAH Kabupaten Musi Banyuasin [Muba] masih menjadi yang tercepat di Indonesia menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unauditied Tahun Anggaran 2021. Hal ini diketahui saat Plt Bupati Beni Hernedi SIP diwakili Sekretaris Daerah Muba Drs Apriyadi MSi  saat menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Un Auditied Tahun Anggaran 2021 […]

  • Buka Posko Pengaduan, Kemenaker Beri Sanksi Perusahaan Tidak Bayar THR

    Buka Posko Pengaduan, Kemenaker Beri Sanksi Perusahaan Tidak Bayar THR

    • calendar_month Minggu, 10 Apr 2022
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 651
    • 0Komentar

    KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan sejumlah pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan pihaknya akan memberikan sanksi. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaket, Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha […]

  • Festival Buah dan Pertanian Unggulan

    Festival Buah dan Pertanian Unggulan

    • calendar_month Sabtu, 12 Jan 2019
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.155
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, Palembang – Festival buah dan pertanian unggulan untuk kedua kalinya kembali di  gelar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumsel. Kegiatan tahunan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H  Herman Deru yang juga dihairi Ketua Umum Dewan Pengurus MAI […]

  • “Cerita Dagelan Wak Bek & Mang Zenal: Renungan Suci 17 Agustus yang Nyasar di Pohon Akasia”

    “Cerita Dagelan Wak Bek & Mang Zenal: Renungan Suci 17 Agustus yang Nyasar di Pohon Akasia”

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 796
    • 0Komentar

    SORE sabtu, angin sawah di kampung pinggiran Palembang terasa lembut macam kipasan emak-emak pas lagi main gaplek. Pos ronda di tepi sawah yang cuma beralas papan kayu reot jadi saksi dua sosok sepuh Wak Bek dan Mang Zenal. Dua tokoh tua yang tiap sore nongkrong di sana sambil nyeruput kopi pahit, kopi yang rasanya kayak […]

  • Audiensi dengan Pemkot Palembang, KPU Kenalkan Program Sekolah Demokrasi & Rumah Pintar

    Audiensi dengan Pemkot Palembang, KPU Kenalkan Program Sekolah Demokrasi & Rumah Pintar

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2020
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.336
    • 0Komentar

    KPU Palembang melaksanakan Audiensi dengan Pemerintah Kota [Pemkot] Palembang, dalam acara itu KPU Palembang mengenalkan sejumlah program kerja. Program yang dipaparkan tersebut, yakni program sekolah demokrasi dan rumah pintar sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Sekretaris KPU Palembang Ferlyna Treesia menjelaskan,program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta pengembangan demokrasi di Sumsel khususnya di Palembang. Selain itu, […]

  • Alhamdullilah, Kemenag & DPR sepakat, BPIH 1446 H/2025 M turun,Jemaah Bayar Rerata Rp55,43 Juta

    Alhamdullilah, Kemenag & DPR sepakat, BPIH 1446 H/2025 M turun,Jemaah Bayar Rerata Rp55,43 Juta

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Irwan Wahyudi
    • visibility 1.265
    • 0Komentar

    Sumselterkini.co.id, –  Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta. Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Hadir, Menag Nasaruddin Umar, […]

expand_less
WordPress Archive Astra Pro Addon Astralla – Horoscope and Astrology WordPress Theme Astro – Photography WordPress Theme Astroleeu – Astrology & Numerology Elementor Template Kit Astrum – Responsive Multi-Purpose HTML Template Asya – Modern Architecture Elementor Template Kit Atap – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit Atelier – Creative Multi-Purpose eCommerce Theme Atena – College and University template Athens - Law Agency WordPress Theme