Demo di Gedung DPRD Sumsel, Koalisi Pers Sumsel : Kami tegas tolak draf cantumkan pasal-pasal yang batasi hak masyarakat peroleh informasi
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
- visibility 1.273
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id,- Puluhan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumsel melakukan aksi demo, menolak tegas menolak draf revisi RUU Penyiaran di halaman Kantor DPRD Sumsel pada Rabu (29/5/2024).
Aksi demo ini bukan saja terjadi di Sumsel, namun diberbagai daerah.
Menurut Oktaf Ryadi perwakilan PWI Sumsel dan juga tokoh pers Sumsel mengungkapkan apa yang terjadi saat ini di DPR sangat bertolak belakang dengan semangat demokrasi.
“Kami tegas menolak draf yang mencantumkan pasal-pasal yang bisa digunakan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi,” kata kordinator lapangan, yang juga tokoh senior PWI Sumsel, Oktaf Ryadi.
Koalisi Pers Sumsel juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, akademis, pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menolak draf revisi RUU Penyiaran yang mengecam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel sendiri, terdiri dari berbagai unsur organisasi profesi dan organisasi media di Sumsel. Mulai dari PWI Sumsel, AJI Palembang, IJTI Sumsel dan PFI Palembang. Ada pula SMSI Sumsel, JMSI Sumsel dan AMSI Sumsel. Organisasi profesi penyiar radio Persiari dan organisasi pengelola radio swasta PRSSNI. Tak terkecuali IWO Sumsel dan forum pers mahasiswa Sumsel yakni FKPMS.
Ketua IJTI Sumsel David menilai dalam draf revisi RUU Penyiaran tersebut, terdapat sejumlah pasal yang dianggap dapat membelenggu kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, bahkan melemahkan demokrasi.
“Salah satunya, adalah substansi Pasal 50 B ayat (2) huruf c terkait larangan liputan investigasi jurnalistik, kita menolak RUU Penyiaran ini,” katanya.
Kordinator Aksi dari AJI Palembang, Bubun Kurniadi mengungkapkan aksi damai ini akan pula melibatkan seluruh elemen konten kreator dan youtuber di Palembang. Sebab, dalam draf RUU bermasalah tersebut, nantinya juga akan membatasi konten yang beredar di media sosial.
“Hal inilah yang kami nilai juga akan membelenggu kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, kita sepakat menolak draf revisi ini, terlebih setelah mencantumkan pasal yang multitafsir,” kata Bubun. Rencananya, dalam aksi ini juga akan digelar pertunjukkan pantomim dari pegiat seni di kota Palembang.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengapresiasi aspirasi yang disampaikan kalangan pers Sumsel.
” Aspirasi kawan kawan akan kami sampaikan le DPRD RI malahan kita akan mengutus perwakilan ke DPR RI untuk menyampikan aspirasi ini,” katanya.[***]
- Penulis: Irwan Wahyudi
