Ini yang Ingin Dilakukan Pemprov Sumsel Terkait NPL BPR Sumsel

Sumselterkini.co.id,Palembang – Kredit macet alias Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel mendapat catatan khusus dari Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Hal itu dikatakannya saat Ia menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (11/4/2019).

“Pekerjaan Rumah (PR) nya itu bagaimana NP,L BPR Sumsel ini diturunkan menjadi nol persen,” tegas Mawardi.

Lebih jauh dikatakan Mawardi sebelumnya NPL di Bank pelat merah ini mencapai 64 persen. Angka tersebut perlahan terus turun berkat kerjasama semua direksi dan staf.

“Kita berterima kasih juga atas penurunan ini dan berharap kinerja BPR Sumsel terus menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tak hanya soal kredit macet, dalam kegiatan transaksi harian Mawardi juga berharap BPR Sumsel dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai tujuan membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

“Kita minta BPR Sumsel fokus saja membantu kegiatan ekonomi masyarakat terutama UMKM sehingga bank ini makin sehat dan membanggakan,” tambahnya.

Kemudian yang tak kalah penting dalam RUPS ini lanjut Mawardi ada beberapa permintaan juga dari direksi soal penunjukan calon komisaris kepada  Pemprov sebagai pemegang saham terbesar.

Untuk kemudian digunakan sebagai persyaratan ke OJK agar paling lambat komisaris yang ditunjuk dapat ditentukan sebelum September.

“PR besarnya paling tidak tugas direksi ini bagaimana mereka menurunkan NPL BPRS ini hingga nol persen. Atau untuk sementara sampai 15 persen itu sudah lumayan,” tegasnya.

Direktur Utama BPR Sumsel, Marzuki mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya sudah bekerja keras menurunkan setengah dari kredit macet yang dimaksud. Adapun targetnya tahun ini angka tersebut dapat ditekan setengah lagi sehingga secepatnya BPR Sumsel dapat memberikan keuntungan bagi daerah.

“Ahamdulillah di tahun 2018 kita sudah selesaikan kurang lebih setengah dari kredit macet yang ada dan target kami tahun ini untuk selesaikan setengahnga lagi,” jelasnya.

Adapun total aset saat ini sebesar Rp194 miliar. Terdiri dari Rp87 miliar DPK dan Pencairan kredit mencapai Rp42 miliar dengan jumlah nasabah kurang lebih sekitar 250 nasabah.

“Insya Allah kita optimis karena kredit macet yang cukup berat itu setengahnya sudah kita selesaikan tahun lalu,” tambahnya

Selanjutnya kata Marzuki adalah soal komisaris. saat ini diakuinya BPRS masih kekurangan dua komisaris  yakni komisaris utama dan independen. Sesuai hasil RUPS ia mengatakan dua kekosongan tersebut secepatnya akan diisi karena telah dilaporkan ke Pemprov

“Secepatnya kata pak Wagub ini akan dipenuhi oleh pemegang saham. calonnya belum disebutkan  dari pemprov tapi kandidatnya sudah ada,” tutupnya.[**]