Wejangan Plt Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel Saat Lantik Ketua AGSI Sumsel

Sumselterkini.co.id, – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan H. Awaludin, S.Pd., M.Si  mewakili Pj Gubernur Sumsel melantik Kepengurusan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (AGSI) periode 2024-2029 dibawah pimpinan  Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd di ruang serba guna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palembang, Sabtu (28/9). Didampingi Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd, Ia memberi wejangannya.

Menurutnya guru-guru sejarah punya wadah untuk bertukar informasi,bertukar best practice di sekolah masing-masing.

“Harapan kita dalam wadah itu ada brain stroming, ada olah pikir, ada diskusi  yang pada  akhirnya bermuara pada dua hal pembelajaran sejarah lebih efektif,menjadi menyenangkan dan berhasil mampu meningkatkan kualitas pembelajaran,”katanya.

Selain itu, ungkapnya Sumsel  kaya dengan local wisdom (kearifan lokal) yaitu sejarah lokal, kuliner lokal, seni lokal .

“ Hari ini untuk mewujudkan itu semua kita hadirkan Komunitas Batang Hari Sembilan (Kobar) sebagai pengisi acara tadi, kita juga mendengarkan pantun karya pak Fir Azwar, itu semua bentuk –bentuk kebudayaan yang ada di Sumsel,”katanya.

Dia memaparkan,jika kualitas pembelajaran sudah baik , local wisdom sudah tergali pihaknya berharap ada peningkatan hasil  belajar siswa.

Ia berharap lagi,  guru sejarah di seluruh Sumsel  betul –betul memanfaatkan wadah ini yang punya ide, kreativitas , inovasi dalam pembelajaran. “Ini wadahnya agar guru memanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Ketua AGSI Sumsel  Ferallia Eka Putri, S.Pd., Gr., M.Pd acara ini diikuti guru sejarah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumsel.

“ Hari ini ramai yang datang karena ada Presiden AGSI langsung dan tadi pelantikan  dipimpin pak Awaludin dan  ada narasumber pak Syafruddin Yusuf,” katanya.

Kedepan pihaknya akan melakukan evaluasi kegiatan hari ini apa yang perlu dibenahi dan tentu saja menjadi momentum guru sejarah untuk berkolaborasi  disini kita mendapatkan keluh kesah bagaimana kesejahteraan guru sejarah bagaimana dan bagaimana .

“ Yang dilantik hari ini ada 79 orang  karena terlalu banyak yang dipanggil hanya Kepala Departemen dan Wakil Departemen,” katanya.

Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Pusat Dr H Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd, melihat mengapa mata pelajaran sejarah coba di hilangkan oleh pemerintah, kemudian di reduksi fungsinya, tapi selalu di pidatokan.

Pehaman sejarah

“Kita jadi bertanya sebetulnya bagaimana pemahaman sejarah pemerintah terhadap sejarah. Di sini saya ingin buka sedikit program pemerintah yang baru terpilih yakni Prabowo Subianto, poin pertama jelas yakni memperkuat ideologi, memperkuat demokrasi, dan memperkuat asas manusia, kemudian lalu diikuti poin ke delapan. Lalu kalau kita bicara ideologi sebetulnya pintu masuknya dari mana, dan pintu masuknya yakni dari sejarah,” katanya.

Menurutnya sejarah juga memiliki kelemahan, apabila tidak diisi dengan ilmu, dengan metologi, maka ideologi yang dibangun pada hari ini akan menjadi alat oleh pengambil kebijakan, alat bagi penguasa bangsa, tapi apabila ideologi isinya ilmu pengetahuan, diisi value/nilai, di sinilah ideologi akan menjadi penuntun yang mana kita sebut sebagai Pancasila.

“Jadi tugas kita itu bukan berpuas diri, tapi ke depan penggantian Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, maka sejarah harus on the track, sejarah harus mengimbangi bagi semua,”katanya.

Selain itu menurutnya tidak pernah ada sejarahnya sejarah tidak menjadi mata pelajaran wajib pada dasarnya itu fakta.

“Di sini saya mau menyampaikan perspektif Undang-undang, kita itu menabrak Undang-undang, dan sejarah itu disebut sebagai pelajaran wajib di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989,”urainya.

Saat Megawati Soekarno Putri naik jadi Presiden Republik Indonesia lalu disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 di sana terjadi kekacauan konstitusi, yang disebut pelajaran wajib bukan lagi sejarah, Matematika, Bahasa Indonesia, Agama dan Budi Pekerti, PPKN IPA, dan IPS, tidak ada nomenklatur sejarah,”tutupnya.[***]