Otomatisasi adalah proses di mana pekerjaan yang dulunya dipegang oleh manusia sudah mulai bisa digantikan oleh tenaga mesin atau robot. Otomatisasi ini tentu terdengar lebih mengancam karena masyarakat dan pemerintah sudah melihat kemampuan teknologi yang semakin canggih dapat melakukan berbagai kegiatan yang biasanya dikerjakan manusia sehingga hal ini akan mengubah dunia kerja manusia untuk selamanya.
Berbicara tentang Otomatisasi berarti hal ini mencakup dengan adanya Revolusi Industri 4.0.Dalam teori politik, rendahnya partisipasi politik dapat teratasi oleh faktor modernisasi dan meningkatnya komunikasi massa. Sehingga bisa dikatakan teknologi digital sebagai produk modernisasi dan alat komunikasi yang memiliki massa yang besar, sangat mungkin sekali turut memberikan andil pada peningkatan angka partisipasi masyarakat pada suatu politik.
Jika membicarakan sistem digital maka tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi. Politik digital atau istilahnya lainnya Cyberpolitics (politik di dunia maya) memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanis, untuk melakukan suatu perubahan dalam objek tersebut.
Teknologi digital memiliki peranan dalam dunia politik, yakni bagaimana cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat. Otomatisasi di mata netizen berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia.
Pemanfaatan media sosial untuk berpolitik biasanya akan terlihat ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk kampanye politik. Selain itu dalam era digital pemanfaatan media sosial oleh sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya memanfaatkan Facebook, Twitter,Instagram, dan Youtube sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu terkini baik politik, sosial, budaya yang terjadi di tengah masyarakat. Meski pada pemerintahan sebelumnya televisi dan radio sudah dimanfaatkan meski tidak ada yang mencapai pada ranah media sosial untuk upaya interaksi dengan masyarakatnya.
Untuk mengurus sistem pemerintahan yang sangat kompleks tentu saja akan sangat terbantu dengan kehadiran revolusi industri 4.0. Data masyarakat Indonesia yang harus dimiliki oleh pemerintah tentu saja sangat banyak. Apalagi Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Dengan memanfaatkan industri 4.0, seharusnya masalah tersebut sudah bisa teratasi. Dan itu terbukti dimana sekarang untuk membuat dokumen-dokumen penting sudah tidak lagi berlangsung secara manual. Sekarang sudah membuatnya dengan menggunakan teknologi yang canggih.
Dampak Otomatisasi ini bagi Para pekerja dan pemerintahan menjadi malas dan tidak mengemban Tri Darma lagi yang dimana dulu senantiasa rajian mencatat dan kasus yang menjadi perhatian publik di media massa sudah berbasis media cetak atau online. Masih banyaknya pembangunan Diskontinu atau dilanjutkan setengah hati oleh elit penerus, karena jika ganti pemimpin maka ganti juga kebijakan.
Pemerintah sudah mengingatkan sejak dulu hingga saat ini bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis, kampus, dan warga) itu berfokus melakukan persaingan kreativitas dan inovasi. Jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah kelola tanpa value added maka bangsa tersebut siap-siap menjadi bangsa pinggiran.
Sayangnya upaya dalam merintis inovasi-inovasi di daerah nusantara dalam dunia perpolitikan dihadapkan pada 3 anomali (problem besar) yakni, (1). Korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya meski berkali-kali OTT KPK, (2). Ada upaya menarik birokrasi dari sudut netral ke berpihak kepada candidat atau incumben itu tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat, (3). pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (high cost politic).
Diskriminasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat akan merusak kedamaian yang sudah terjalin sejak lama. Untuk mengatasi dampak dari revolusi industri 4.0 itu memang memerlukan peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbanginya. Misalnya tenaga kerja Indonesia yang dibekali dengan skill operasional dan pengetahuan yang relevan. Sehingga angka pengangguran bisa tetap ditekan.
Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi serta dampaknya tersebut di atas, menjadi nyatalah urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi dewasa ini akibat perkembangan era Revolusi Industri 4.0. Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 yang membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat, hal ini membawa perubahan paradigma desain organisasi.
Ukuran besarnya organisasi dengan struktur organisasi dan rentang kendali yang besar, tidaklah menjamin efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang lebih berperan adalah seberapa sukses transformasi organisasi dilakukan agar adaptif terhadap perubahan yang sedemikian cepat guna menjawab fenomena tomorrow is today.
Pada era Revolusi Industri 4.0 daya adaktif lah yang menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dan mencapai visi dan misi organisasi. Pada organisasi bisnis, fenomena ini dapat kita cermati dari fenomena Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata.
Pengembangan kelembagaan organisasi birokrasi melalui transformasi yang terencana dan terukur, sangat dibutuhkan dalam menjawab problem statement yang menjadi ciri kelemahan organisasi pemerintah pada umumnya, yang dipandang perlu meningkatkan responsivitas, transparansi, membangun sistem dan mekanisme yang accessible sehingga memungkinkan adanya checks and balances.
Penulis : Amelia Cahyati
Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik
Fisip UIN Raden Fatah Palembang
