Wapres : Insan Humas Perlu Tingkatkan Kemampuan Respon

WAKIL Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengingatkan kemampuan Respon di Saat Pandemi insan hubungan masyarakat (humas), sebagai ujung tombak informasi baik badan publik maupun swasta, hendaknya dapat lebih tanggap dan tangkas dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin dinamis.

Langkah itu sebagai upaya merespon krisis akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah dan masyarakat dituntut untuk menjadi lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

“Seperti situasi krisis pandemi saat ini, insan humas perlu meningkatkan kemampuan responnya dalam mengatasi pandemi Covid-19 itu sendiri, maupun dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap profesi humas,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Konvensi Nasional Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Jum’at (04/11/2020).

Untuk itu, dalam mewujudkan profesi Humas yang adaptif, menurut Wapres diperlukan langkah-langkah inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga tercipta metode baru yang dapat mendorong kinerja dan fungsi kehumasan menjadi lebih baik.

“Sekarang ini, dengan adanya pengembangan teknologi digital seperti kecerdasan artifisial serta alat-alat analisis digital lainnya, para profesional humas dimungkinkan untuk melakukan pemantauan yang lebih awal untuk memitigasi krisis kehumasan yang akan datang,” paparnya mengutip laman resmi Kominfo RI, Sabtu [5/12/2020].

Dengan demikian, lanjut Wapres, respon insan humas dalam menghadapi situasi krisis menjadi lebih terukur dan dampak yang diproyeksikan juga dapat diatasi secara maksimal. Namun di sisi lain, tercipta ruang digital baru yang dapat menjadi ruang kreasi baru bagi insan humas untuk mendorong peningkatan reputasi dan citra positif bagi para institusi swasta maupun badan pemerintahan.

“Ruang-ruang digital juga memberikan lebih banyak potensi inovasi yang dapat dimanfaatkan para profesional kehumasan untuk mempertahankan relevansi serta pengaruh institusi-institusi ini di era global,” ujarnya.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, kerja kolaboratif juga sangat diperlukan untuk menjawab perubahan yang terjadi, utamanya dalam mendukung mewujudkan sinergitas antara organisasi, baik pemerintah maupun swasta.

“Apabila selama ini rekan-rekan PERHUMAS lebih berfokus membangun komunikasi dengan organisasi serumpun, maka ke depan diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi dengan organisasi lintas sektor guna menjawab perubahan dan tantangan yang ada,” pintanya.

Dengan menjadi insan humas yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif, Wapres meyakini bahwa citra dan reputasi positif kehumasan akan terbangun karena kemampuannya merespon isu-isu sosial dengan baik. Oleh karena itu, Wapres mengharapkan terciptanya kolaborasi tanpa henti di antara para insan humas untuk memastikan pengembangan citra, reputasi, dan etika institusi, maupun citra bangsa Indonesia secara lebih luas.

“Untuk itu, saya berpesan agar PERHUMAS dapat terus mengokohkan komitmen untuk dapat terus meningkatkan kemampuan insan humas Indonesia, memperdalam pengetahuan masyarkat terkait kehumasan, serta menguatkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota maupun masyarakat luas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PERHUMAS Agung Laksamana memaparkan bahwa sepanjang tahun 2020, dunia humas menghadapi setidaknya tiga tantangan besar. Tantangan pertama, era industri 4.0 menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai bidang, mulai dari perbankan, finansial, marketing, hingga jurnalisme, serta kemungkinan robot dengan artificial inteligent (kecerdasan buatan) dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia termasuk dalam bidang kehumasan.

“Di (era) industri 4.0 ini dengan arus digital yang begitu sangat derasnya, sangat menghawatirkan juga. Berita menjadi independen, tanpa sensor, sehingga publik bingung mana berita yang kredibel, mana yang hoax, mana yang fake news (berita palsu). Dan bahkan publik sendiri bingung mana news yang real dengan kode etik jurnalistik dan mana yang fake news,” paparnya.

Tantangan kedua, lanjut Agung, adalah era disruptif dengan derasnya informasi dari berbagai platform menyebabkan para praktisi humas sulit mendapatkan atensi dari target audiensnya.

“Sebagai contoh kecil, dalam 60 detik ke depan, dalam satu menit ke depan, inilah yang terjadi di dunia digital kita, ada 42 juta Whatsapp yang dikirim, ada 188 juta email yang dikirim, ada 200 ribu Zoom Meeting yang sedang berlangsung, ada 4,5 juta orang yang sedang nonton Youtube saat ini, ada 350 ribu orang yang sedang mereview Instagramnya, ada 18 juta SMS yang dikirim. Artinya pesan humas berkompetisi di era disrupsi ini, bersaing untuk mendapatkan atensi pembaca dan stakeholder kita,” ungkapnya.

Terakhir, Agung mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi tantangan ketiga yang berdampak pada dunia kehumasan. Ia mencontohkan, perkembangan industri humas pada dasarnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga turunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, secara otomatis menyebabkan turunnya kegiatan kehumasan.

“Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, hal ini menjadi relevan dan berdampak bagi dunia humas, karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, Konvensi Nasional Humas 2020 diselenggarakan secara virtual selama dua hari, tanggal 4-5 Desember 2020, yang diikuti sekitar 1000 peserta. Rangkaian acara ini akan dibagi menjadi tiga sesi webinar. Pertama mengenai tren global, kreativitas, teknologi, dan komunikasi; kedua tentang humas pemerintah membangun kepercayaan publik; dan ketiga mengenai strategi dan integrasi komunikasi, akuntabilitas, transparansi, dan etika.

Tampak hadir dalam acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta jajaran Pimpinan Badan Pengurus Pusat dan Cabang, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar PERHUMAS.[***]

Kominfo.go.id/one