Tiru Laporan Keuangan Muba

PEMKAB Bekasi mengadakan studi tiru ke Pemkab Muba terkait penyampaian Laporan keuangan Muba menjadi yang tercepat empat tahun berturut-turut 2017-2020, dan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai tercepat dan baik.

Oleh sebab itu, Walikota Dr H Rahmat Efendi bersama segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi datang ke Bumi Serasan Sekate dalam rangka Studi Tiru. Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Program Kesehatan UHC.

Kunjungan  disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi didampingi Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Kepala Dinas Kesehatan Muba dr Azmi Dariusmansyah Mars dan Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto, di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Muba, kemarin.

Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi mengucapkan terimakasih dan menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota Bekasi ini yang bertujuan sharing dalam mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi untuk kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan kehadiran disini adalah untuk sharing dua kegiatan tersebut. Kabupaten Muba dibawah kepemimpinan Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi sangat konsen di sektor kesehatan, pendidikan dan pengelolaan SDM terkait dengan pembenahan tata kelola keuangan,” tutur Apriyadi.

Lanjut Sekda, selain komitmen dari Bupati serta jajaran, keberhasilan Pemkab Muba dalam tata kelola keuangan yakni menjalin hubungan yang harmonis dengan legeslatif.

“Selain itu tentu yang paling penting itu taat terhadap aturan, Alhamdulillah kita bisa menjadi yang tercepat penyampaian laporan keuangan empat tahun berturut-turut,” imbuhnya.

Terkait program kesehatan UHC, diceritakannya, sebelum mengikuti program BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Muba dapat berobat secara gratis ditiap layanan kesehatan dengan bermodalkan KK dan KTP. Pada tahun 2019 Pemkab Muba mulai mengikuti program BPJS, dan hingga saat ini 97% penduduk Muba sudah tercover BPJS Kesehatan.

“Disamping BPJS kami juga tetap alokasi anggaran pendampingan. Karena tidak semua bisa dilayani oleh BPJS. Alhamdulillah kami melakukan itu dengan support DPRD. Memang anggaran kami cukup besar karena di support dengan dana bagi hasil migas sehingga kami bisa mengalokasi anggaran ini sesuai mandatori,” tandas Apriyadi.

Walikota Bekasi Dr H Rahmat Efendi mengatakan tujuannya untuk belajar dan mengadopsi kebijakan-kebijakan Pemkab Muba terkait laporan keuangan dan program kesehatan UHC.[***]

ril