Sembako Murah, Berkah Sementarakah?

Sumselterkini.co.id, – Pagi itu, ratusan warga Palembang berbondong-bondong menuju Kantor Pos Merdeka. Suasana riuh rendah terdengar di antara antrean panjang, didominasi oleh ibu-ibu yang berharap bisa mendapatkan sembako dengan harga lebih murah. Di tengah kerumunan, seorang ibu berusia 50-an tampak menggenggam kupon sembako erat-erat. “Lumayan bisa hemat buat beli beras dan minyak,” ujarnya penuh harap. Inilah pemandangan yang tersaji dalam Operasi Pasar Pangan Murah yang digelar pemerintah, sebuah program yang disambut antusias namun juga menyisakan banyak pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan pangan di Indonesia.

Kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman dan Wakil Mentan RI Sudaruyono, B.Eng. M.BA didampingi Gubernur Sumsel H. Herman Deru meninjau sekaligus membuka Operasi Pasar Pangan Murah (OPM) di Kantor Pos Merdeka Palembang, Selasa (4/3/2025) pagi.

Acara ini menjadi sinyal kuatpemerintah serius menanggulangi lonjakan harga pangan. Operasi ini patut diapresiasi karena memberikan akses harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat muslim di Palembang  tengah beribadah puasa ramadhan.

Harga jualnya beras SPHP harga Rp 60.000/5 kg, minyak kita harga Rp 14.700/ liter, gula harga Rp 15.000 per kg, beras premium Rp 72.000/ 5 kg, telur Rp 27.000/ kg, ayam Rp 34 ribu per ekor dan daging kerbau harga Rp 75.000. Masing-masing produk hanya boleh dibeli maksimal 2 pcs per item.

Operasi Pasar Pangan Murah pangan ini digelar tak lain untuk menekan harga sembako yang tinggi di pasaran saat ini sehingga bisa membantu masyarakat mendapat sembako murah. Namun, efektivitasnya dalam jangka panjang perlu dikaji lebih dalam.

Langkah pemerintah dalam menyelenggarakan Operasi Pasar Pangan Murah hingga 29 Maret  memberikan kelegaan bagi masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dengan harga lebih rendah dari pasaran, tentu ini menjadi solusi yang meringankan beban ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Selain itu, kehadiran Mentan dan rombongan menunjukkan komitmen serius dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Peringatan keras terhadap para pengusaha agar tidak menjual pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program tanpa pengawasan. Namun, yang perlu diperhatikan agar program ini tidak hanya menjadi solusi sesaat, yakni jangan sampai ketergantungan pada intervensi pemerintah.

Memang operasi pasar seperti ini memang meringankan beban masyarakat, tetapi jika terus-menerus dilakukan tanpa penyelesaian akar masalah, maka hanya akan menciptakan ketergantungan pada intervensi pemerintah.

Seharusnya, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah sistematis dalam membangun ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Strategi jangka panjang yang melibatkan perbaikan produksi, efisiensi distribusi, dan perlindungan terhadap petani perlu lebih dikedepankan.

Mentan menyebutkan  stok beras di Bulog mencapai 2 juta ton dan produksi meningkat 52% dibandingkan tahun lalu. Namun, jika produksi meningkat sedemikian pesat, mengapa harga masih tinggi di pasaran? Masalah distribusi menjadi poin penting yang perlu dibenahi, sebab stok yang melimpah di gudang tidak ada artinya, jika tidak sampai ke tangan masyarakat dengan harga wajar. Pemerintah harus memastikan bahwa rantai distribusi tidak dikuasai oleh spekulan yang mempermainkan harga demi keuntungan pribadi.

Peran Pengusaha dan Ketidakseimbangan Pasar, artinya pemerintah menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh menjual di atas HET dan bahkan mengancam penyegelan bagi yang melanggar. Ini langkah tegas, tetapi apakah solusi ini cukup efektif?

Pasar bekerja berdasarkan mekanisme supply dan demand, sehingga intervensi sepihak tanpa memperbaiki rantai pasok justru dapat merugikan sektor usaha dalam jangka panjang. Pemerintah sebaiknya tidak hanya menekan pengusaha, tetapi juga membuka dialog agar kebijakan harga yang diterapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

Solusi Berkelanjutan
Daripada hanya mengandalkan operasi pasar, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan sektor pertanian, perbaikan sistem distribusi, serta insentif bagi petani dan produsen lokal. Dengan begitu, kestabilan harga pangan dapat dijaga tanpa perlu intervensi yang berulang. Kebijakan jangka panjang yang mendorong inovasi dalam sektor pertanian, seperti penggunaan teknologi modern dan efisiensi dalam rantai pasok, harus menjadi prioritas utama.

Pemerintah perlu lebih transparan dalam menyajikan data produksi dan stok pangan kepada masyarakat. Jika produksi beras meningkat signifikan, seharusnya ada mekanisme yang memastikan harga turun secara alami. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pangan juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi apakah intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak positif atau hanya sebatas solusi jangka pendek tanpa efek berkelanjutan.

Namun langkah pemerintah dengan menggelar Operasi Pasar Pangan Murah tetap diapresiasi, karena merupakan langkah positif, terutama dalam kondisi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Namun, jika pemerintah ingin menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih kokoh, mereka harus memastikan kebijakan jangka panjang untuk ketahanan pangan juga diperkuat. Bukan hanya menekan harga sesaat, tetapi menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, stabilitas harga pangan dapat dicapai tanpa harus bergantung terus-menerus pada intervensi pasar.[***]