Terkait Registrasi Kartu SIM, DPR : Jangan Sampai Masyarakat Jadi Korban

SUMSELTERKINI.ID, Jakarta – Anggota DPR Hanafi Rais meminta agar pemerintah tidak terlalu kaku dalam menerapkan sanksi atas konsumen yang belum melakukan registrasi ulang.

Hal ini karena bila mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016, pelanggan seluler yang tidak registrasi kartu SIM prabayar sampai 28 Februari 2018 akan diblokir nomornya. Pemblokiran ini akan dilakukan secara bertahap selama dua bulan, yakni hingga 28 April 2018.

Akhir Februari kemarin (28/2/2018) adalah batas akhir registrasi kartu SIM tahap pertama. Bagi mereka yang belum melakukan registrasi kartu SIM akan dikenai pemblokiran secara bertahap.

Namun, seiring dengan berakhirnya masa registrasi tersebut, masih banyak juga para pelanggan yang kesulitan atau bahkan tidak bisa meregistrasi ulang kartu mereka.

“Dari beberapa keluhan yang muncul di media sosial, terungkap bahwa para pelanggan itu mendapati Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka ternyata belum terdaftar. Atau ada juga konsumen yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) definitif karena masih diproses oleh Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Disdukcapil),” beber Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais, dalam keterangan resminya melansir Warta Ekonomi.co.id, Kamis.

Harus diakui bahwa sampai saat ini ada beberapa pelanggan yang masih gagal melakukan registrasi kartu SIM karena data NIK dan KK yang didaftarkan dianggap invalid alias salah. Ada juga faktor lain yang menyebabkan masyarakat gagal registrasi kartu SIM. Salah satunya bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara NIK dan KK dengan database Dukcapil.

“Jangan sampai warga negara menjadi korban dua kali,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang akrab dipanggil dengan Mas Han ini.

Menurutnya, warga negara sudah menjadi korban atas kebijakan kependudukan berupa migrasi e-ktp yang membuat banyak orang belum punya KTP definitif.

“Warga juga sering jadi korban atas proses birokrasi pemerintah yang berbelit,” sambung Mas Han. Berikutnya, warga juga jadi korban bila SIM card mereka diblokir lantaran belum terdaftar. Padahal, mereka sendiri belum punya KTP/KK definitif.

Kalaupun ada solusi sementara dari pemerintah berupa pembukaan layanan “Halo Dukcapil”, Mas Han berharap agar pemerintah menyiagakan stafnya 24 jam penuh secara seminggu agar bisa melayani permintaan masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.