SDA Diambil, Infrastruktur Tak Diperhatikan
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Jumat, 12 Apr 2019
- visibility 956
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sumselterkini.co.id, Palembang– Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya berharap agar pemerintah pusat dapat memperhatikan infrastruktur di Sumsel karena Sumber Daya Alam [SDS] di Sumsel selama ini banyak menyumbang devisa negara.
“Kementerian PUPR agar melihat Sumsel dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya kekayaan alamnya saja diambil, tetapi pembangunan infrastrukturnya harus juga diperhatikan,”ungkapnya dalam sambutan di kegiatan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Provinsi Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung di Hotel Aston Palembang, Jumat (12/4/2019).
Mawardi Yahya mengatakan saat ini Sumsel sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Harapannya dengan pembangunan infrastruktur itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.
Dia menjelaskan Sumsel merupakan provinsi maju dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun ia masih prihatin karena angka kemiskinan di Sumsel masih nomor 11 di Indonesia. “Tidak sebanding dengan SDA yang ada di Sumsel karena masih timpang, tingkat kemiskinan masih tinggi,”sebutnya.
Dia menambahkan Sumsel penghasil barang tambang tetapi mengapa kemiskinan tinggi ?. Dia mencontohkan, Muratara penghasil emas, Lahat dan Muara Enim penghasil batubara, dan Muba minyak dan gas. Namun kemiskinan masih di tinggi di daerah itu.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Eko Deheri Purwanto menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih kurang.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai Rp4.000 triliun sementara dana tersedia Rp2.058 triliun terdiri dari APBN Rp 623 triliun dan Non APBN Rp1.435 triliun.
“Anggaran APBN hanya 30 persen dari angka dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu kementerian mencari sumber sumber lainnya untuk menutup selisih pendanaan (funding gap) dengan melibatkan pihak swasta.
Dikatakannya, salah satunya adalah menggunakan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan usaha (KPBU).
Skema ini nantinya akan membantu pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur untuk bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman.[**]
Penulis : One
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar