Pemkab Muba Satukan Persepsi dengan SKK Migas
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Rabu, 12 Des 2018
- visibility 950
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID, JAKARTA – Untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, Forum Sinergitas SKK Migas, KKKS, IPDN melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Wilayah Barat 2018 melakukan pertemuan bertempat di IPDN Kampus Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Kemendagri yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah, Dr Soni Sumarsono M Dm mengatakan, sesuai dengan tema pertemuan hari ini yaitu, “Peranan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota Dalam Rangka Peningkatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”.
“Maka tujuan pertemuan forum hari ini, ialah mempertegas dalam upaya Pemerintah Daerah selaku yang mempunyai wilayah Migas, supaya ada sinergitas antara Pemda setempat dengan SKK Migas selaku Pengelola Migas dan KKKS selaku pelaksana ekplorasi di lapangan,”jelasnya.
Dikatakannya juga, pertemuan ini sangat penting karena banyak hal yang perlu didiskusikan bersama terkait pengelolaan migas.
Pemerintah Daerah, Masyarakat Kabupaten/Kota, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tambang migas merupakan pihak yang potensial menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasi industri migas yang berada di wilayahnya, tentu mengharapkan agar kegiatan tersebut membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, baik berupa peningkatan penerimaan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Asiten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Ir Yusman Srianto MT mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Muba siap mendukung Program Nasional atau Pusat, tapi Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan masyarakat di Daerah.
“Dimana terkhusus sumber daya alam yang ada di Kabupaten Muba, seharusnya diutamakan untuk rakyat Muba, bila perlu Pemerintah Pusat meninjau kembali tentang bagi hasil Migas, supaya Pemerintah Pusat lebih tranparan, “ujarnya.[**]
Penulis : One
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar