Mari Kita Dukung, Identitas Indonesia sebagai Bangsa Maritim Perlu Dipelihara dan Diwujudkan Bersama

MEMPERINGATI puncak acara Hari Maritim Nasional (HMN) ke-57 pada 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kemaritiman secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kemaren.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai perayaan Hari Maritim Nasional dan pembangunan kemaritiman menuju Indonesia emas 2045. Presiden Jokowi mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi poros maritim dunia.

“Sebagai negara yang memiliki 17 ribu pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu km juga sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia,” terang Presiden Jokowi.

Tidak hanya itu Presiden Jokowi juga mengatakan dalam pidatonya bahwa Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus dipulihkan dan dikokohkan.

“Jangan hanya melalui jargon-jargon kemaritiman semata tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Sudah seharusnya kita memperkokoh ekonomi growth kita, blue economy kita,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan perlunya kerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut dan keamanan maritim. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar potensi maritim perlu terus diberdayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan negara Indonesia.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah telah dan terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas ribuan pulau di Indonesia. Bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan terisolir tetapi juga menghubungkannya melalui program tol laut.

“Dengan konektivitas antarpulau, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang,” kata Presiden lagi.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai memiliki potensi perekonomian yang tinggi meski lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional.

Di antaranya, potensi industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim, dan potensi industri obat dan suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut.

“Ini bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi indonesia yang merata ke seluruh pelosok nusantara,” ungkap Kepala Negara.

Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden Jokowi mengatakan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menempati posisi sangat strategis. Seperti, pemanfaatan dan pengembangan Iptek di dunia perkapalan dan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri harus terus menerus diupayakan.

“Bukan hanya industri pembuatan kapal saja, tetapi juga industri jasa perhubungan dan jasa logistik berskala global harus terus kita kembangkan. Kita harus jadi raja di laut kita,” tegas Presiden Jokowi.

Selain itu, Presden juga meminta cara pandang bangsa Indonesia terhadap laut berubah. Menurutnya, laut bukanlah pemisah, tetapi laut adalah penghubung antar pulau. Laut juga bukanlah belakang rumah yang selalu dipunggungi, tetapi laut adalah halaman rumah tempat menghadap.

“Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tetapi laut adalah tempat kita bersandar hidup. Laut adalah sumber penghidupan dimana banyak rejeki tersimpan di dalamnya. laut adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga harus kita muliakan,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara arif dan bijak untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

“Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman kita. Selamat Hari Maritim Nasional, mari kita wujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang kuat, maju, dan berkeadilan,” pungkasnya mengakhiri.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, dalam arahannya mengatakan sebutan sebagai negara maritim layak diberikan kepada Indonesia jika mampu menguasai lautan untuk kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu kita harus mampu meraih kemampuan mengelola dan memanfaatkan segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Menko Luhut.

Selain itu, menurutnya menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan yang patut disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai bangsa bahari yang besar, Indonesia harus mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

Lebih lanjut Menko Marves Luhut mengatakan, Presiden Jokowi pada awal pembentukan kabinet kerja mencanangkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, hal tersebut benar karena Indonesia terletak pada posisi silang.

“Banyak kalangan dan komunitas menerjemahkan sebagai kepentingan dan pemahamannya masing-masing akan tetapi sepertinya yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pengembangan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di era nenek moyang kita kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia,” ujar Menko Marves Luhut.

Oleh karena itu, Menko Marves Luhut menekankan kemaritiman harus menjadi visi bangsa Indonesia dan arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman.

“Jadi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya lagi.

Pada 2025, Menko Marves Luhut menuturkan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang pertama akan berakhir dan selanjutnya akan memasuki periode perencanaan jangka panjang berikutnya yakni 2025-2045.

“Ini kesempatan yang baik untuk masukan pemikiran jangka panjang pembangunan kemaritiman. Kita harus membuat peta jalan yang jelas sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir menjadikan Indonesia pusat peradaban maritim dunia pada tahun 2045 di mana kita seratus tahun merdeka,” tuturnya.

Dalam peringatan tersebut hadir pula secara virtual Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, serta audience lain dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya di awal acara, Sekretaris Kementerian Koordinator, Agung Kuswandono dalam sambutannya melaporkan acara Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional ke 57 Tahun 2021 ini juga sebelumnya telah didahului rangkaian kegiatan Pekan Literasi Maritim yang telah dimulai sejak 16 hingga 23 September 2021.

“Pada Pekan literasi ini telah digelar sebanyak lebih kurang 50 kegiatan dari berbagai institusi kelembagaan baik pemerintah, perguruan tinggi maupun komunitas dengan peserta mencapai 10.000 Audiens,” katanya melaporkan.

Selain itu, momentum perayaan hari Maritim Nasional ke-57 ini, sekaligus dirangkaikan juga dengan kick off penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang dikemas dalam dokumen “Haluan Maritim Nasional 2045” (HMN 2045)

“Dokumen HMN 2045 ini berisikan konsep pembangunan kemaritiman sebagai masukan dan bahan kajian dalam persiapan menyusun RPJP periode 2024-2045, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 di Bidang Kemaritiman yaitu “Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Terbesar di Dunia,” ujarnya.

“Bertepatan juga hari ini telah dapat dituntaskan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024 menjadi kado terindah pada Hari Maritim Nasional ini,” pungkasnya.