Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Luncurkan Gistaru
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Senin, 24 Sep 2018
- visibility 949
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo sebagai Pembina Upacara pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018. Upacara yang berlangsung di halaman Gedung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sumsel diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel.
Dalam Sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang dibacakan Pj. Gubernur Hadi Prabowo mengatakan dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.
Menurutnya, dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya.
Lanjut dia membacakan, berkenaan dengan Legalisasi Aset melalui Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang jumlah bidang tanah seluruh Indonesia 126 juta bidang tanah diharapkan di tahun 2025 seluruh bidang tanah telah terdaftar.
Untuk melaksanakan percepatan PTSL tersebut, katanya diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah.
“Harapannya tentu dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dan ke depan, kita berharap agar semua jenis layanan dapat dilaksanakan secara elektronik,”ujarnya, Senin [24/9/2018].[Asr]
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar