HMI-MPO Sebut Sumsel Masuk Provinsi Miskin Ketiga Tanggung Jawab Semua Kepala Daerah

KARANGAN bunga yang bernada sindiran yang dikirimkan mahasiswa tadi Kantor Gubernur Sumatera Selatan beberapa waktu lalu meruapakan tamparan keras bagi kepala daerah dalam hal ini Pemprov Sumsel yang menjadi sasaran kritikan keras oleh sejumlah organisasi mahasiswa lantaran  Sumsel menempati provinsi miskin ketiga di Sumatera dibawah Aceh dan Bengkulu.

Namun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO menilai meningkatnya angka kemiskinan di Sumsel bukan hanya tanggung jawab Gubernur semata namun juga seluruh kepala daerah di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumsel.

Ketua HMI-MPO Febri Walanda mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentu memuat berbagai indikator dan parameter tertentu, dan perihal kondisi Provinsi Sumsel secara keseluruhan. “Menurut hemat kami ini bukan hanya tanggung jawab Gubernur, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh 17 Kepala Daerah Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota Se-Sumsel,” ujar Febri dihubungi sumselterkini.co.id, Senin (22/2) 2021).

Lebih lanjut dia mengatakan banyak Kabupaten/Kota di Sumsel ini yang nyatanya memiliki sumber daya alam berlimpah tapi malah Kabupatennya tergolong menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Kabupaten Musi Banyuasin dan Muratara misalnya yang sebelum covid melanda kemarin termasuk dalam salah satu Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi mencapai di atas 15% (data: BPS). Tentu sumbangsih angka kemiskinan di Kabupaten/Kota ikut mempengaruhi angka kemiskinan Provinsi.

“Per maret 2019 jelas angka kemiskinan itu berkisar di angka 12,71%, jelas naik kalo skrg angka kemiskinannya mencapai 12,98% nyari menyentuh 13 persen. Hal ini perlu disikapi serius oleh seluruh kepala daerah,” jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan angka sebenarnya persentase penduduk miskin Sumsel turun. “Buka datanya jangan dari tahun 2020, tapi tahun-tahun sebelumnya justru itu turun, kalau kita lihat angka sebelumnya,” ungkapnya usai mendampingi Menhub Kunker, Sabtu (20/2/2021).

Ia menjelaskan, angka persentase tersebut menunjukkan bukan berarti pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan. “Yang harus kita ketahui angka yang dirilis untuk Provinsi adalah kumulatif dari semua Kabupaten/Kota. Justru ini jadi navigasi kita untuk membantu Kabupaten/Kota apa yang terdampak. Makanya harus di zooming Kabupaten kota,” kata Deru.

Ia menegaskan apapun angka Provinsi merupakan kumulatif dari semua Kabupaten/Kota. Sehingga penghitungannya pun bukan hanya dari pengeluaran dan pendapatan saja, namun, dari sisi base commodity penduduk suatu daerah.

“Ada yang dia adalah daerah penghasil beras dan daerahnya mampu tapi warga/penduduknya hobi makan ubi karena memang sudah terbiasa, jadi jangan kaitkan dengan kemiskinan atau kita tidak mampu, ” pungkasnya. [yip]