Kekurangan Dokter Hantui Asia, AI Jadi Andalan Baru
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month 45 menit yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : kemkes.go.id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUMSELTERKINI.CO.ID – Kekurangan tenaga kesehatan dan distribusinya yang belum merata masih menjadi persoalan besar di kawasan Asia Pasifik.
Saat ini, kebutuhan pelayanan kesehatan terus meningkat, bahkan dengan masalah itu, negara-negara di kawasan ini mulai melirik teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk memperkuat kemampuan tenaga kesehatan.
Pemanfaatan AI tak hanya semata mengikuti perkembangan teknologi. Lebih dari itu, teknologi ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan, mengakses informasi, hingga meningkatkan kompetensi, termasuk bagi mereka yang bekerja jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi ke-14 Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) di Bali pada 2–5 November 2026.
Forum ini mempertemukan perwakilan dari 22 negara anggota bersama sejumlah mitra internasional untuk mencari langkah bersama dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Ketua AAAH periode 2024–2026, Anna Kurniati, mengatakan tantangan tenaga kesehatan di Asia Pasifik semakin beragam.
Selain kekurangan jumlah tenaga dan ketimpangan distribusi, negara-negara juga harus menghadapi penuaan penduduk, meningkatnya penyakit tidak menular, serta ancaman kedaruratan kesehatan akibat perubahan iklim.
Menurut Anna, persoalan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Kerja sama regional diperlukan agar setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dalam membangun sistem SDM kesehatan.
Dalam konferensi tersebut, AAAH membawa tiga agenda utama, yakni Leadership and Governance, Transformative Education and Wellbeing, serta Digital Transformation.
Transformasi digital menjadi salah satu perhatian karena teknologi dinilai dapat membantu memperkuat sistem informasi kesehatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta membuka akses pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
Anna menekankan, pemanfaatan teknologi harus menjangkau seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya mereka yang bekerja di rumah sakit besar atau fasilitas kesehatan perkotaan.
“Perkembangan teknologi termasuk teknologi digital harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Termasuk berkembangnya teknologi Artificial Intelligence, ini harus menjadi instrumen yang bisa membantu tenaga kesehatan,” kata Anna.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi tidak bisa berjalan sendiri. Penguatan tata kelola dan pendidikan tetap dibutuhkan agar tenaga kesehatan mampu menggunakan teknologi secara tepat serta menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pelayanan.
Indonesia masih kekurangan dokter di sejumlah fasilitas kesehatan
Tantangan yang dibicarakan di tingkat regional juga terlihat di Indonesia. Penambahan tenaga kesehatan memang terus dilakukan, tetapi pemenuhan kebutuhan dan pemerataan penempatannya masih membutuhkan perhatian.
Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ika Trisia, mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki 180.327 dokter teregistrasi dengan rasio 0,62 per 1.000 penduduk.
Sementara itu, dari 10.337 Puskesmas di Indonesia, baru 6.520 atau sekitar 63 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
Kondisi serupa terlihat pada rumah sakit daerah. Dari 843 RSUD, sebanyak 681 rumah sakit atau 80,8 persen telah memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar.
Hal itu tentunya menjadi pemenuhan tenaga kesehatan masih belum sepenuhnya merata. Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan masih membutuhkan tenaga tambahan, terutama dokter spesialis yang menjadi bagian penting dalam pelayanan rujukan.
Ika mengatakan, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis sekaligus memastikan tenaga kesehatan tersedia di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Selain itu, persoalan SDM kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga yang dihasilkan lembaga pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan kualifikasi dan penempatannya sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Tantangan kita bukan hanya menghasilkan lebih banyak tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kesehatan yang tepat tersedia di tempat yang tepat, dengan kompetensi yang tepat,” tegas Ika.
Empat strategi pemerintah perkuat tenaga kesehatan
Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah juga menjalankan empat langkah strategis dalam transformasi SDM kesehatan, antara lain.
Pertama, memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis bukti dan data nasional. Dengan perencanaan yang lebih akurat, ketersediaan tenaga kesehatan diharapkan dapat mengikuti kebutuhan pelayanan pada masa mendatang.
Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Upaya ini dilakukan melalui kurikulum berbasis kompetensi, simulasi klinis, serta pengembangan keterampilan profesional agar tenaga kesehatan lebih siap menghadapi perkembangan pelayanan modern.
Ketiga, mempercepat pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Langkah ini diarahkan untuk menjawab kekurangan tenaga di wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dokter spesialis.
Keempat, memperluas transformasi digital melalui platform dan sistem informasi SDM kesehatan. Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan tenaga kesehatan sekaligus memperluas akses terhadap pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan.
Keempat strategi itu memperlihatkan bahwa persoalan tenaga kesehatan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari perencanaan, pendidikan, penempatan, hingga peningkatan kemampuan setelah bekerja.
Oleh sebab itu, pada akhirnya, AI dan teknologi digital memang membuka peluang baru bagi sektor kesehatan. Namun, kecanggihan teknologi saja tidak cukup untuk menjawab kekurangan dokter dan ketimpangan pelayanan.
Selanjutnya PR nya adalah memastikan teknologi dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi kemajuan sistem, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (***) /diolah dari sumber utama kemkes
- Penulis: Irwan Wahyudi
