WAKIL Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri langsung Rapat Paripurna ke XIV DPRD Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Jum’at (10/7/2020).
Rapat tersebut digelar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.
Menurut Mawardi, penilaian dari fraksi yang ada di DPRD terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel memang sangat dibutuhkan oleh Pemprov Sumsel.
“DPRD Sumsel menjalankan fungsinya melakukan penilaian terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan oleh fraksi di DPRD Sumsel akan kita tindaklanjuti,” kata Mawardi.
Dikatakannya, masukan dan himbauan dari DPRD Sumsel tentu akan menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja jajaran Pemprov Sumsel. “Tentu ini akan dijadikan evaluasi untuk peningkatan kedepannya,” tuturnya.
Diketahui dalam rapat tersebut, masukan dan himbauan dinyatakan oleh beberapa fraksi yang ada di DPRD Sumsel. Seperti fraksi partai Golkar melalui juru bicaranya Drs Thamrin meminta agar Pemrov Sumsel terus mendorong sekolah gratis dan kesejahteraan guru honorer.
“Selain itu dari sektor kesehatan. Dimana saat ini kita dihadapkan pada covid-19. Upaya penanganan harus tetap masif dilakukan. Pengadaan alat tes juga demikian sehingga hasil tes bisa cepat keluar,” katanya.
Sementara juru bicara fraksi PKB Antoni Azhar memastikan kesepakatannya. Dimana fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel.
“Ada beberapa masukan yang tetap akan disampaikan, tapi kita pastikan Fraksi PKB dapat menerima pertanggungjawaban Pemprov Sumsel,” tuturnya.[***]
ril
