“Cindo” Cara Diskominfo OKI Sapa Warga Lewat Dunia Maya
- account_circle Irwan Wahyudi
- calendar_month Selasa, 16 Jun 2020
- visibility 1.366
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DINAS Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membuat program penyebarluasan informasi melalui dialog virtual atau live podcast dengan tajuk Cerita Informasi Seputaran OKI [ Cindo ].
Dialog virtual itu disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal resmi media sosial seperti Facebook, Instagram dan kanal Youtube milik Diskominfo OKI.
Pada edisi perdananyo Cindo mengangkat tema pengawalan dan pengawasan Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Refocusing Dana Covid-19 dengan menghadirkan Inspektur Kabupaten OKI, Syarifudin, SP, M. Si sebagai narasumber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander Bustomi yang membawakan langsung dialog virtual itu mengatakan Cindo merupakan sarana informasi pemerintah Kabupaten OKI melalui berbagai platform media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait isu terkini.
“Program ini kami inisiasi sebagai ruang informasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial” ungkap Alex, Selasa, (16/6/2020).
Terkait percepatan penangan Covid-19 kata Alex isu Bantuan Sosial dan Penggunaan Dana Covid menjadi sorotan publik.“Agar tepat sasaran, perlu keterlibatan semua pihak bukan hanya pemerintah,” kata Alex.
Inspektur Kabupaten OKI, Syarifuddin, SP, M. Si mengungkap terkait kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 Inspektorat diminta untuk mengawal dana refocusing dan bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat.
Covid-19 menurut Syarifuddin telah mengelompokkan masyarakat OKI pada beberapa klaster seperti rentan miskin hingga miskin.
“Ada penurunan klaster dari dulunya sejahtera, pra sejahtera menjadi rentan miskin bahkan berada di bawah garis kemiskinan” untuk itu tambah dia pemerintah harus hadir tidak hanya menanggulangi dampak kesehatan tapi juga jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi.
Masih kata Syarifudin anggaran besar yang dialokasikan untuk penanganan covid tentu menuntut tanggungjawab besar pula.
“Oleh karenanya aparat pengawas internal maupun APH melakukan pendampingan agar jangan ada keraguan dari pengguan anggaran juga jangan ada penyelewengan” ujar dia.
Pihaknya tambah dia terus berkoordinasi dengan BPKP baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan Bansos dan Dana Covid-19. Syarifudin juga mewanti-wanti para kepala desa dan pengguna anggaran agar setepat mungkin dalam merealisasikan dana Covid-19.
“Pengawasan kita melekat, mulai dari pusat hingga daerah juga peran serta lembaga sosial masyarakat (LSM) maupun media massa turut mengawasi,” tutupnya.[***]
- Penulis: Irwan Wahyudi
Saat ini belum ada komentar