Prabowo Tak Mau Izin SDA Mubazir, Konsesi Mangkrak 2 Tahun Terancam Dicabut

SUMSELTERKINI.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto tak ingin izin sumber daya alam (SDA) berakhir mubazir karena tidak dikelola secara produktif. Pemerintah diminta lebih selektif dalam memberikan konsesi dan memastikan pihak penerima memiliki kemampuan untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia secara khusus menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

Menurut Prabowo, pemberian konsesi tidak boleh dilakukan hanya karena adanya permohonan atau kesempatan untuk mengelola kekayaan alam. Pemerintah harus memastikan pihak yang dipercaya memiliki kapasitas untuk menjalankan pengelolaan tersebut.

“Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat sehingga setiap keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus dilandasi tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Konsesi yang tidak dimanfaatkan secara nyata menjadi perhatian karena potensi kekayaan nasional seharusnya dapat dikelola secara optimal.

Prabowo juga menyinggung karakter bangsa Indonesia yang dikenal santun, ramah, dan terbuka kepada siapa pun. Namun, menurutnya, sikap tersebut tidak boleh membuat pemerintah kehilangan ketegasan dalam menjalankan kewenangannya.

“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.

Bagi Prabowo, tantangan utama bukan semata-mata menjaga kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, melainkan memastikan pengelolaannya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang lebih baik agar potensi ekonomi nasional tidak berhenti sebagai kekayaan di atas kertas.

“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden.

Penertiban konsesi tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah dituntut memastikan izin diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya sekaligus mengambil tindakan terhadap konsesi yang tidak dijalankan sesuai tujuan pemanfaatannya. Diolah dari BPMI Setpres/setneg.go.id